Berita Terkini

Rabu, 23 November 2022 08:11
230

KPU Bojonegoro Gelar Rakor terkait Pemetaan Potensi Kerawanan dalam Pencalonan DPD RI pada Pemilu 2024

Bojonegoro, kab.bojonegoro.kpu.go.id - Selasa (22/11), KPU Kabupaten Bojonegoro mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemetaan Potensi Kerawanan Sengketa Hukum Dalam Pencalonan, Anggota DPD Pemilu 2024. Rakor digelar di Meeting Room Hotel Dewarna yang dihadiri oleh seluruh staf Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Acara rakor diawali dengan sambutan dari Divisi Hukum dan Pengawasan, Robby Adi Perwira. " terimakasih atas kehadiran peserta rakor, kami minta sahabat Bawaslu dapat berperan aktif berdiskusi untuk menemukan langkah yang baik," ujarnya sekaligus membuka acara. Rakor Dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, Robby Adi Perwira, Mengenai Kerawanan Sengketa Hukum Eaiam Pencalonan Anggota DPD Pemilu 2024. Robby menyampaikan Pendaftaran Anggota DPD dalam Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 5 Desember 2022 berpotensi adanya sengketa hukum yaitu : Adanya pemaham yang berbeda terkait Rangkap Jabatan yang tertuang dalam UU 7 tahun 2017 ayat 182; Kualitas Dokumen Persyaratan dari Calon Anggota DPD; Kualitas Verifikasi Faktual di Lapangan sebagai Syarat Dukungan Calon Anggota DPD. Yang paling rawan adalah terkait rangkap jabatan, banyak persyaratan dalam UU no. 07 Tahun 2017 yang belum detail, sehingga banyak penafsiran yang berbeda tentang rangkap jabatan dan perlu dijelaskan lebih detail tentang rangkap jabatan" ujarnya. "Masalah yang berdekatan atau yang sedang dialami oleh kita untuk sat ini adalah point B dan C (point B dan C yang dimaksud adalah  kualitas dokumen persyaratan dari calon anggota dpd, kualitas verifikasi faktual di lapangan sebagai syarat dukungan calon anggota DPD) dikarenakan banyaknya calon yang belum memahami persyaratan dalam U, administrasi yang belum rapi, SDM yang Minim " imbuhnya. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi bersama peserta rakor. Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu, Anggota KPU Kabupaten Bojonegoro beserta Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. (humas/ham/nis)

Selengkapnya
Selasa, 22 November 2022 08:20
257

KPU Bojonegoro hadiri Bimtek Tahapan, Program, dan Jadwal Kegiatan Pembentukan PPK dan PPS Pemilu 2024

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - KPU Kabupaten Bojonegoro diwakili oleh Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Mustofirin, Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro Adityarini Nugrahayu, Kasubbag Hukum dan SDM Henny Savitri dan Operator SIAKBA, Dimas M.Fanani, menghadiri undangan KPU Provinsi Jawa Timur terkait Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Kegiatan Pembentukan PPK dan PPS Pemilu 2024 pada Jumat-Sabtu, 18-19 November 2022 di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dalam sambutan sekaligus pembukaan, Insan Qoriawan selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim mengatakan bahwa PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Walikota dan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota telah ditetapkan sebagai pedoman dalam tahapan ini. Disisi lain, Anggota Divisi SDM dan Litbang yaitu Rochani berharap agar Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas KPU Kabupaten/Kota dapat mengonsolidasikan jajarannya untuk menguatkan aksi dan implementasi kebijakan yang sinergi dalam Pembentukan PPK yang dimulai tanggal 20 November dengan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022. (humas/mg/nis)

Selengkapnya
Senin, 21 November 2022 13:00
141

Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023, Choirul Anam: ”Jangan sampai ada tahapan yang tidak terdanai”

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro (Fatkhur Rahman), bersama Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro (Adityarini Nugrahayu), Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi (Paramita Rahayu) mengikuti  Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada Minggu sampai dengan Senin (20-21/11/2022) yang bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, Jalan Cemeng Kalang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan dibuka secara resmi setelah penyampaian sambutan dan arahan kepada peserta rapat oleh ketua KPU Jatim, Choirul Anam. “Kegiatan tahapan di akhir tahun ini tidak semakin landai melainkan semakin padat. Serapan anggaran yang tinggi akan berbanding lurus dengan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tahapan yang berjalan, namun harus tetap berpedoman pada prinsip efisiensi dan akuntabel,” ujarnya. “Jangan sampai ada tahapan yang tidak terdanai dikarenakan tahapan-tahapan selanjutnya akan semakin padat dan beririsan antara tahapan Verifikasi faktual perbaikan, rekrutmen badan adhoc, penataan dapil, penyusunan TPS, dan penyusunan daftar pemilih serta sosialisasi,” imbuhnya. Kegiatan dilanjut dengan pengarahan dari masing-masing komisioner secara bergantian, hadir bersama Ketua KPU Jawa Timur, Komisioner KPU Jatim Miftahur Rozaq, Insan Qoriawan, Rohani dan Nurul Amalia serta didampingi oleh Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini. (humas/ham/nis)

Selengkapnya
Senin, 21 November 2022 09:00
114

KPU Kabupaten Bojonegoro menghadiri Rapat Koordinasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Se-Jatim

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id – Sabtu (19/11), KPU Kabupaten Bojonegoro menghadiri Rapat Koordinasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Jatim. Kegiatan dimulai tepat pukul 10.00 WIB bertempat di Aula Lantai 2 Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Jalan Tenggilis Raya Nomor 1 Surabaya. Divisi Teknis Penyelenggraan, Fatma Lestari, Kasubbag Tekmas, Aminodin, dan Operator Sidapil, Eko Wahyu Sulistyanto hadir sebagai perwakilan KPU Kabupaten Bojonegoro. Dalam rapat koordinasi, Insan Qoriawan selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim mengatakan bahwa pada saat ini sudah memasuki tahapan penyusunan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024. "Penataan Dapil yang sangat penting dilakukan yaitu pertama, mengingat adanya perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang, yang kedua, adanya penukaran wilayah atau bencana alam, yang ketiga adanya daerah pemilihan pada pemilu sebelumnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan," ujar Insan Qoriawan. Sehingga menurut Insan Qoriawan rapat koordinasi ini perlu digelar dengan rangka mengkoordinasikan dan membangun kesepahaman bersama mengenai rencana rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota. (humas/mg/nis)

Selengkapnya
Senin, 21 November 2022 08:10
58

Sosialisasi PKPU tentang Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id – Minggu (20/11), KPU Kabupaten Bojonegoro menggelar kegiatan Sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di Meeting Room Hotel Dewarna, kegiatan dimulai Pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh tamu undangan dari Partai Politik di Bojonegoro yang mempunyai kursi legislatif, forkopimda di Kabupaten Bojonegoro, akademisi dan tokoh masyarakat serta Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Fatkhur Rohman, menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi. “Pada prinsipnya, KPU itu menjalankan amanat undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, ada PKPU Nomor 6 Tahun 2022 dan Keputusan KPU RI Nomor 457 yang kita jadikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Alokasi kursi untuk KPU Kabupaten Bojonegoro yaitu 50 kursi sesuai dengan jumlah penduduk,” ujarnya. “Jumlah penduduk satu sampai tiga juta, sejumlah 50 kursi. Penentuan jumlah kursi yaitu berdasarkan jumlah penduduk. Ini yang perlu kita pahami bersama,” imbuhnya. Fatkhur berharap pada kegiatan ini para tamu undangan yang hadir dapat memberikan masukkan untuk pelaksanaan tahapan dapil kedepannya. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Fatma Lestari dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Mujiono. (humas/nis)

Selengkapnya
Jumat, 18 November 2022 09:00
56

Rakor Persiapan dan Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Pasca Putusan Bawaslu

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - KPU Kabupaten Bojonegoro mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Hasil Perbaikan Tingkat Provinsi Jawa Timur Pasca Putusan Bawaslu. Rapat Koordinasi berlangsung selama 2 hari, tanggal 16 dan 17 November 2022 bertempat di Hotel Shangri-La Surabaya, Jalan Mayjen Sungkono Nomor 120, Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur. KPU Kabupaten Bojonegoro hadir dalam Rakor dengan diwakili oleh Fatkhur Rohman selaku Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Fatma Lestari selaku Divisi Teknis Penyelenggara, Aminoddin selaku Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas, dan Wahyu Zirwan Astari selaku Admin/Verifikator Sipol. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Pasca Putusan Bawaslu ada 5 Partai Politik Calon Peserta Pemilu diantaranya Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) dan Partai Republiku Indonesia. “Dalam proses Vermin ulang Perbaikan Pasca Putusan Bawaslu ini, KPU Kabupaten/Kota dalam prosesnya sama dengan vermin sebelumnya yaitu dengan menggunakan alat bantu SIPOL, mencocokkan KTP dan KTA yang ada di SIPOL dengan hasil Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” ujarnya. Selanjutnya Choirul Anam juga menyampaikan bahwa proses Verifikasi Faktual yang telah dilaksanakan kemarin lumayan berat karena mulai tanggal 24 November hingga 7 Desember kita juga akan melaksanakan Verfak Perbaikan terkait Partai Politik yang sebelumnya statusnya masih Belum Memenuhi Syarat (BMS). Diakhir sambutannya Choirul Anam menyampaikan kegiatan-kegiatan juga saling beririsan mulai kegiatan rekrutmen PPK yang akan segera dibuka meskipun juknisnya belum turun, dilanjut Kegiatan Renja, Evaluasi Keuangan dan Legal Drafting dari bagian Hukum. Di akhir bulan juga akan ada kegiatan seluruh PNS dan seluruh PPNPN se-Jawa Timur. Di awal Desember juga akan ada kegiatan Konsolnas di Jakarta dengan mengundang Pimpinan, seluruh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional. (humas/mg/nis)

Selengkapnya