Berita Terkini

224

Bimtek Sinkronisasi DP4 Pemilu Tahun 2024 bersama PPK Divisi Data Se-Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro, https://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - Jumat (10/2), KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu Tahun 2024 bersama PPK Divisi Data se-Kabupaten Bojonegoro. Bimtek dilaksanakan di Aula Lantai 2 KPU Kabupaten Bojonegoro dan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. “Memang rencana undangan ini mendadak, karena proses restrukturisasi TPS berhimpitan dengan jadwal yang lain. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu PPK Divisi Data yang semangatnya luar biasa,” ungkap Muchamad Muchlisin, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Muchlisin menyampaikan bahwa restrukturisasi TPS bertujuan untuk mengefisiensikan TPS yang dinilai terlalu sedikit jumlah pemilihnya. “Yang perlu Bapak/Ibu ketahui bahwa TPS sudah berubah. Di Kabupaten Bojonegoro dari 4571 TPS menjadi 4272 TPS, berkurang 299. Saat ini akan dilakukan upload Sidalih, Bapak/Ibu harus pastikan, jika memang dalam pemetaan ada yang kurang pas, disini disesuaikan dulu. Yang penting tidak mengurangi jumlah yang sudah disepakati dalam restrukturisasi,” imbuhnya. “Saat ini, kita harapkan Sidalih clear, setelah upload, Mba Fitri yang akan memandu sinkronisasi,” harapnya. Merujuk Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 147/PL.01-SD/14/2023 tanggal 5 Februari 2023 perihal Jadwal Pemetaan TPS, Apel, Kesiapan, dan Bimtek Pantarlih, disampaikan hal-hal sebagai berikut: KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan restrukturisasi pemetaan TPS dengan memaksimalkan pemilih per TPS mendekati jumlah maksimum per TPS sebanyak 300 orang; Restrukturisasi pemetaan TPS tetap memperhatikan kondisi geografis dan mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; Restrukturisasi Pemetaan TPS selambat-lambatnya tanggal 11 Februari 2023; Pelaksanaan Finalisasi Hasil Pemetaan TPS pada Sidalih Pemilu Tahun 2024 yang semula tanggal 6 Februari 2023 menjadi tanggal 11 Februari 2023 pukul 20.00 WIB. (humas/nis)


Selengkapnya
107

Bimtek Verifikasi Faktual Bersama PPK se-Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro, https://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - KPU Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 8 Februari 2023. Peserta kegiatan Bimtek yaitu Divisi Teknis Penyelenggaraan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro dan Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro serta dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan Bimtek dimulai Pukul 09.30 WIB bertempat di Aula Lantai 2 KPU Kabupaten Bojonegoro. “Yang perlu diperhatikan Bapak/Ibu, saat ini KPU ada beberapa tahapan yang sedang berjalan. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi juga melakukan pemetaan TPS yang sampai sekarang masih ada yang berubah-ubah. Proses pemetaan ini akan berjalan terus. Terkait verifikasi faktual ini, Bapak/Ibu nanti juga turun untuk melakukan Bimtek ke PPS karena verifikasi faktual akan melibatkan PPS. Untuk itu, perihal keseriusan bapak/ibu kami harapkan”, ujar Muchamad Muchlisin, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi dalam sambutannya. “Pesan saya, ilmu yang didapatkan Bapak/Ibu disampaikan juga kepada teman-teman divisi yang lain agar sama-sama mengetahui”, pesannya. Robby Adi Perwira, Divisi Hukum dan Pengawasan menyampaikan pesan terkait pelaksanaan verifikasi faktual. “Sekali lagi, saat verifikasi faktual nanti jangan sampai tidak didatangi. Karena hal itu bisa menjadi potensi etik atau bisa jadi pidana jika tidak didatangi,” tegasnya. “Dari sisi pengawasan, yang pertama tetap melakukan koordinasi dan komunikasi dengan jajaran pengawas. Ketika ada permasalahan di lapangan, dicari solusinya bersama,” ujar Zaenuri, Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Acara dilanjutkan dengan materi oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bojonegoro, Fatma Lestari mengenai Sosialisasi Peraturan KPU dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Silon pada Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Fatma menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan verifikasi faktual mulai 6 Februari sampai dengan 26 Februari 2023. “Kenapa belum dilakukan verifikasi faktual sampai sekarang? Karena sampai saat ini, data sample di Aplikasi Silon masih belum final. Baru 7 calon yang data samplenya sudah turun,” ungkapnya. (humas/nis)


Selengkapnya
193

Bimtek Penyusunan Daftar Pemilih bagi PPK se-Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro, https://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - KPU Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bojonegoro pada hari Sabtu, 4 Februari 2023. Bertempat di Aula Lantai 2 Gedung KPU Kabupaten Bojonegoro, kegiatan Bimtek dimulai Pukul 09.30 WIB dan diikuti oleh 140 PPK dari 28 Kecamatan di Bojonegoro serta Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Fatkhur Rohman, Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro menyampaikan alasan mengundang seluruh PPK, bahwa penting bagi teman-teman PPK untuk memiliki pemahaman tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau hal-hal lain untuk kegiatan kedepan. “Ini kegiatan yang sangat penting, dari Pemilu ke Pemilu, masalah DPT menjadi masalah yang selalu muncul di setiap Pemilu. Harapan kami, masalah DPT ini tidak menjadi masalah yang signifikan di Pemilu Tahun 2024, dan ini dimulai dari kawan-kawan PPK, PPS, dan Pantarlih untuk mencermati DPT/DPS yang ada,” ujar Fatkhur Rohman, dalam sambutannya. Fatkhur Rohman berpesan kepada teman-teman PPK agar menjalin komunikasi yang komunikatif dan sinergis baik ke samping maupun ke bawah. Selain itu juga penting untuk mengundang atau mengirimkan pemberitahuan terkait kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan oleh PPK agar komunikasi tetap berjalan. “Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama, semua tahapan kegiatan, saya harapkan teman-teman tetap berkoordinasi ke samping ataupun ke bawah. Teman-teman yang ada di bawah atau rekan kerja teman-teman PPK, yaitu PPS dan Pantarlih, perlu pengawasan, arahan, dan bimbingan. Kedua, teman-teman PPK sudah punya tim kerja di bawah, tolong dibagi per wilayah. Ketiga, tentang pengajuan sekretaris atau sekretariat. Ada yang sampai saat ini belum mengirim ke KPU. Kami minta segera karena ini penting sekali, karena resikonya di operasional,” imbuhnya. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi, yang pertama, mengenai Rencana Kebutuhan Kegiatan Surat 116 oleh Fatkhur Rohman selaku Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga didampingi oleh Fistian Prajayanti selaku Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Materi kedua mengenai Alur Kerja Pelaksanaan Coklit pada Pemilu 2024 oleh Muchamad Muchlisin selaku Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Materi ketiga mengenai Website dan Aplikasi e-Coklit oleh Fitri Aprilia selaku Operator Sidalih. (humas/nis)


Selengkapnya
561

KPU Bojonegoro Gelar Rakor Pemutakhiran Data Pemilih dan Pantarlih

Bojonegoro, http://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - KPU Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada hari Senin, 30 Januari 2023. Bertempat di Aula Lantai 2 KPU Kabupaten Bojonegoro, rakor diikuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Divisi Perencanaan dan Data dari 28 Kecamatan di Bojonegoro. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Fatkhur Rohman dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung pemutakhiran data pemilih. “Pertama, pemetaan TPS sudah berjalan. Kedua, yang perlu dikerjakan selanjutnya yaitu isi TPS-nya,” ujarnya. Fatkhur Rohman membagikan sedikit pengalaman Pemilu Tahun 2019. “Perkiraan jumlah TPS untuk Pemilu Tahun 2024 yaitu 4571 TPS. Tidak berubah dari Pemilu Tahun 2019,” ungkapnya. “Saat ini sedang berlangsung proses Rekrutmen Pantarlih yang nantinya akan melaksanakan Pencocokan Penelitian (Coklit) pada 12 Februari – 14 Maret 2023. Salah satu tugas Pantarlih yaitu meng-update pemilih. Jangan sampai 1 RT terpisah, apalagi 1 KK beda TPS. Jadi pastikan, jika batasnya paling banyak 300 orang dalam 1 TPS, maka 1 KK dimasukkan dalam 1 (satu) TPS yang sama. Kemudian untuk lokasi TPS, jangan sampai lokasi TPS pemilih jaraknya jauh. Saya harap ini menjadi perhatian teman-teman semua,” pesannya. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih oleh Muchamad Muchlisin, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. (humas/nis)


Selengkapnya
220

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro

Bojonegoro, http://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi sekaligus Rapat Koordinasi terkait Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024. Bertempat di Jasmine Meeting Room Hotel Dewarna, kegiatan Penandatanganan PKS dimulai Pukul 13.00 WIB dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Badrut Tamam, S.H., M.H., beserta jajarannya. Kegiatan Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 80.PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi tanggal 7 Desember 2022. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Fatkhur Rohman dalam sambutannya menyampaikan terdapat beberapa hal yang menjadi atensi dalam PKS dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, yaitu penerangan dan penyuluhan hukum, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha Negara, pengamanan Pembangunan Strategis, peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan kegiatan lain yang disepakati. “KPU Kabupaten Bojonegoro berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk tindak lanjut penandatangan Nota Kesepahaman di tingkat pusat. Harapan kami, setelah ini tidak berhenti disini, kita akan duduk bersama, dan dari poin-poin yang menjadi atensi tadi, kita akan tindak lanjuti secara teknis,” ujarnya. “Pesan saya, jika memang butuh bantuan terkait pendampingan hukum atau pendapat hukum, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Saya tidak menginginkan Bapak menggandeng kami hanya untuk tameng. Yang dulu-dulu, MoU kemudian tanda tangan, selesai. Tidak ada tindak lanjut dan kontribusi, baru menghubungi kembali ketika masa berlaku MoU-nya mau habis. Ini pola lama, saya tidak ingin yang seperti ini,” ungkap Badrut Tamam dalam sambutannya. Acara ditutup dengan foto bersama seluruh jajaran KPU Kabupaten Bojonegoro dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro. (humas/nis)


Selengkapnya
263

Pelantikan PPS, Rochani Sebut Kabupaten Bojonegoro Istimewa

Bojonegoro, http://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - KPU Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada hari Selasa, 24 Januari 2023. Bertempat di GOR Dabonsia Bojonegoro, Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, sejumlah 1290 orang dari 430 desa di Kabupaten Bojonegoro mengikuti pelantikan. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Fatkhur Rohman dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada seluruh Anggota PPS yang dilantik dan diambil sumpah/janjinya. “Saya berharap Anggota PPS yang dilantik dapat melaksanakan tugas barunya dengan baik dan bekerja dengan penuh dedikasi,” ujarnya. Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi SDM dan Litbang, Rochani, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro istimewa karena jumlah pendaftar PPS di Kabupaten Bojonegoro paling tinggi di Jawa Timur. Rochani juga berpesan kepada Anggota PPS yang dilantik untuk membekali diri dengan referensi dan literasi. “Ilmu dan pengetahuan yang cukup adalah modal kita agar dapat bekerja secara profesional dan berintegritas,” imbuhnya. Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah turut memberikan sambutan dan arahan kepada Anggota PPS yang dilantik. “Semua kontestan Pemilu dan Pilkada berharap dapat mengikuti kontestasi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dengan baik dan dapat memenangkan kontestasi tersebut. Oleh karena itu, harapan kami, sebagai PPS, jaga integritas dan bekerja secara profesional,” ungkapnya. Turut hadir dalam pelantikan yaitu Bupati Bojonegoro, Ibu Hj. Anna Muawanah, KPU Provinsi Jawa Timur Divisi SDM dan Litbang, Ibu Rochani, serta Forkopimda di Kabupaten Bojonegoro. (humas/nis)


Selengkapnya