Berita Terkini

251

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Januari TA 2023

Bojonegoro, https://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - Senin (20/3), KPU Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Januari Tahun Anggaran 2023 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bojonegoro. Peserta pada kegiatan ini yaitu Ketua, Sekretaris, dan Staf Bagian Keuangan PPK se-Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan dimulai Pukul 09.00 WIB bertempat di Media Center KPU Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dalam rangka kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPj) KPU Kabupaten Bojonegoro bulan Januari Tahun Anggaran 2023. Kegiatan pendampingan dibagi kedalam empat meja yang dikoordinatori oleh Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL) beserta staf. Selanjutnya, peserta kegiatan pendampingan dari 28 (dua puluh delapan) Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro secara bergantian berkonsultasi. Pada kegiatan ini, seluruh peserta diwajibkan membawa kelengkapan alat kerja dalam kondisi baik dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) serta lampiran pendukung SPj guna tercapainya tujuan kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Januari Tahun Anggaran 2023 yaitu demi tertibnya penyusunan Laporan SPj. (humas/nis)


Selengkapnya
151

Penandatanganan SPK Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Se-Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro, https://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - Kamis (16/3), KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan Penandatanganan Surat Perjanjian Kinerja (SPK) Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bojonegoro Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan Penandatanganan SPK turut dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris PPK se-Kabupaten Bojonegoro dan bertempat di Aula Lantai 2 KPU Kabupaten Bojonegoro. Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro, Adityarini Nugrahayu dalam arahannya menyampaikan harapan kepada Tenaga Pendukung Sekretariat PPK. “Saya mengharap sinergitas dan kerja sama Bapak/Ibu Tenaga Pendukung Sekretariat dalam menyukseskan Pemilu Tahun 2024. Setelah kegiatan ini, saya persilakan untuk langsung ke kantor Sekretariat PPK memperkenalkan diri dan memulai tugas,” ujarnya. “Saya turut berduka karena sejak 3 (tiga) bulan Penyelenggara Pemilu/Badan Adhoc dilantik, ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia, dan 1 (satu) orang mengalami kecelakaan. Untuk itu, hari ini saya menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan agar Bapak/Ibu bisa ter-cover dan tenang dalam bekerja,” imbuhnya. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Penyelenggara Pemilu yang disampaikan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro, Iman M. Amin. “Dalam bekerja, tidak terlepas dari risiko, baik itu kecelakaan kerja atau apapun. Untuk itu, Bapak/ibu perlu perlindungan dalam bekerja,” ucap Iman. Kemudian diteruskan dengan pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas oleh Perwakilan Tenaga Pendukung Sekretariat PPK dan Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Bojonegoro, Fistian Prajayanti. (humas/nis)


Selengkapnya
137

Rapat Evaluasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Bojonegoro, https://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - KPU Kabupaten Bojonegoro menjadi tuan rumah dalam kegiatan Rapat Evaluasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Rapat Evaluasi diselenggarakan pada 13-15 Maret 2023 bertempat di Aula Lantai 2 KPU Kabupaten Bojonegoro dan dimulai Pukul 19.00 WIB. Peserta dalam Rapat Evaluasi yaitu Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Kegiatan Rapat Evaluasi diawali dengan pembacaan laporan kegiatan oleh Kabag Tekmas KPU Provinsi Jawa Timur, Popong Anjarseno. Kemudian, ucapan sambutan selamat dating oleh Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Fatkhur Rohman. “Terima kasih atas kepercayaannya untuk menjadikan KPU Kabupaten Bojonegoro sebagai tempat pelaksanaan kegiatan bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur”, ujar Rohman. Selanjutnya Pembukaan dan Arahan oleh Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhammad Arbayanto. “Pada saat proses Penataan Dapil, diwajibkan untuk membuat Naskah Akademik dan Focus Group Discussion yang pada prinsipnya, teman-teman sudah lakukan semua itu dengan baik dan lancar. Hampir-hampir tidak ada saran atau masukkan terkait penataan dapil. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan rangkaian Tahapan Pemilu dengan lancar dan sehat, selamat, sehingga bisa menyelesaikan dengan baik”, ungkap Arbayanto. Kegiatan Rapat Evaluasi hari pertama dilanjutkan dengan pengarahan umum dan pengantar evaluasi dari Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Miftahur Rozak, Nurul Amalia, Gogot Cahyo Baskoro, Rochani, Insan Qoriawan, dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini. Hari kedua Kegiatan Rapat Evaluasi dilanjutkan dengan pemaparan Daftar Inventaris Masalah (DIM) oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota sekaligus tanya jawab. Hari ketiga diisi dengan rencana tindak lanjut serta penutupan. (humas/nis)


Selengkapnya
243

Penandatanganan Pakta Integritas dan Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Tahapan Pemilu 2024

Bojonegoro, http://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - Rabu (8/3), KPU Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Tahapan Pemilu 2024. Bertempat di Aula Lantai 2 KPU Kabupaten Bojonegoro, kegiatan sosialisasi diikuti oleh Ketua, Sekretaris, dan Staf Sekretariat PPK se-Kabupaten Bojonegoro. “Saya sampaikan terima kasih untuk sekretaris dan staf yang sudah bergabung menjadi Sekretariat PPK untuk menyukseskan Pemilu 2024. Di bulan Februari 2024 kita ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kemudian di bulan November kita ada Pilkada. Kami berharap Sekretaiat PPK menjadi rumah baru bagi Bapak/Ibu Sekretariat dan semoga PPK dan Sekretariat dapat bekerjasama saling mendukung dan bersinergi. Mari kita bekerjasama untuk sukseskan Pemilu dan Pilkada 2024,” ujar Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro dalam sambutannya. "Ada beberapa catatan yang jadi evaluasi terkait rekrutmen Sekretariat PPK. Dari hasil analisis cepat kami, bisa jadi ada suami istri yang menjadi Penyelenggara Pemilu dan jika nanti ada yang suami istri sesama Penyelenggara Pemilu, konsekuensinya harus memilih salah satu. Atau jika teman-teman ada yang tergabung sebagai Badan Adhoc di lembaga lain, harus memilih salah satu. Mengapa ini ditegaskan diawal? Karena perlu adanya kepastian hukum. Kemudian untuk sekretaris harus ASN dan untuk staf sekretariat bisa dari ASN atau Non ASN. Kemudian, jika nantinya ditemukan hal-hal sebagaimana saya jelaskan di awal, maka akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Hal-hal yang memungkinkan pergantian yaitu meninggal dunia dan berhalangan tetap. Setelah ini akan ada penambahan 2 (dua) orang staf sekretariat. Jadi nantinya akan ada 5 (lima) orang Anggota PPK dan 5 (lima) orang Anggota Sekretariat PPK,” ungkap Mustofirin, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM. Kegiatan dilanjutkan dengan Pembacaan dan Penandatangan Pakta Integritas dan penyampaian materi mengenai Sosialisasi PKPU Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro, Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Tahapan Pemilu 2024 oleh KPPN Bojonegoro, dan Pembukaan Rekening oleh BRI, Sosialisasi Perpajakan oleh KPP Pratama Bojonegoro. (humas/nis)


Selengkapnya
155

KPU Bojonegoro Pantau Coklit di Kediaman Bupati Bojonegoro

Bojonegoro, https://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro (KPU Bojonegoro) melakukan pemantauan serta pendampingan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2024 oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di kediaman Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah di Jalan Dr. Soetomo Bojonegoro. Kegiatan berlangsung pada Sabtu, 3 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Hadir dari KPU Bojonegoro untuk melakukan pemantauan dan pendampingan diantaranya Ketua, Fatkhur Rohman, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Mustofirin, Divisi Hukum dan Pengawasan, Robby Adi Perwira, dan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Fatma Lestari serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bojonegoro. Coklit juga disaksikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Bojonegoro. (humas/nis)


Selengkapnya
143

KPU Bojonegoro Gelar Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Tingkat Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro, https://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - Senin (27/2), KPU Kabupaten Bojonegoro menggelar Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro. Bertempat di Lantai 2 KPU Kabupaten Bojonegoro, kegiatan rekap dihadiri oleh Peghubung Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, dan Divisi Teknis Penyelenggaraan PPK se-Kabupaten Bojonegoro. Fatma Lestari, Divisi Teknis Penyelenggaraan menyampaikan beberapa hal. “Yang perlu saya sampaikan, jumlah bakal calon anggota DPD yang di verifikasi faktual ada 18 (delapan belas) calon dan jumlah sampel untuk Kabupaten Bojonegoro yaitu 1.065 (seribu enam puluh lima),” ungkap Fatma. Acara dilanjutkan dengan pembacaan rekapitulasi hasil verifikasi faktual pertama dari 18 (delapan belas) bakal calon dengan rincian nama bakal calon, jumlah sampel, jumlah sampel sudah diverifikasi, jumlah sampel status MS, jumlah sampel status TMS, dan proses sampel diverifikasi. Mujiono, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyampaikan saran terkait proses verifikasi faktual pertama. “Dalam pengawasan kami, kami memberikan saran bahwa KPU harus lebih cermat lagi dalam memberikan data untuk dilakukan verifikasi faktual. Kedua, KPU Kabupaten Bojonegoro agar menyampaikan kepada PPK dan PPS agar PPK dan PPS lebih intens berkoodinasi dengan Panwascam dan PKD terkait jadwal verifikasi faktual di lapangan. Kedepannya, mari selalu bersinergi. Yakinlah kita sama-sama ingin pelaksanaan verifikasi faktual DPD ini dilakukan dengan teliti dan benar agar kedepannya tidak ada hasil yang menjadi perselisihan atau sengketa yang tidak sesuai,” ungkapnya. “Saya tekankan kepada teman-teman agar berkoodinasi dengan yang ada di bawah. Kita tidak bekerja sendirian. KPU melibatkan PPK dan PPS. Kedepannya setiap tahapan tetap koodinasi dengan stakeholder yang ada, Bawaslu, LO, dan lainnya. Pemilu bukan hanya kegiatan KPU, tetapi kegiatan bersama. Terima kasih atas saran dan masukkan dari Bawaslu, akan kami tindaklanjuti,” ujar Fatkhur Rohman sebelum menutup acara. (humas/nis)


Selengkapnya