Berita Terkini

101

Rapat Evaluasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Bojonegoro, https://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - KPU Kabupaten Bojonegoro menjadi tuan rumah dalam kegiatan Rapat Evaluasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Rapat Evaluasi diselenggarakan pada 13-15 Maret 2023 bertempat di Aula Lantai 2 KPU Kabupaten Bojonegoro dan dimulai Pukul 19.00 WIB. Peserta dalam Rapat Evaluasi yaitu Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Kegiatan Rapat Evaluasi diawali dengan pembacaan laporan kegiatan oleh Kabag Tekmas KPU Provinsi Jawa Timur, Popong Anjarseno. Kemudian, ucapan sambutan selamat dating oleh Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Fatkhur Rohman. “Terima kasih atas kepercayaannya untuk menjadikan KPU Kabupaten Bojonegoro sebagai tempat pelaksanaan kegiatan bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur”, ujar Rohman. Selanjutnya Pembukaan dan Arahan oleh Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhammad Arbayanto. “Pada saat proses Penataan Dapil, diwajibkan untuk membuat Naskah Akademik dan Focus Group Discussion yang pada prinsipnya, teman-teman sudah lakukan semua itu dengan baik dan lancar. Hampir-hampir tidak ada saran atau masukkan terkait penataan dapil. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan rangkaian Tahapan Pemilu dengan lancar dan sehat, selamat, sehingga bisa menyelesaikan dengan baik”, ungkap Arbayanto. Kegiatan Rapat Evaluasi hari pertama dilanjutkan dengan pengarahan umum dan pengantar evaluasi dari Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Miftahur Rozak, Nurul Amalia, Gogot Cahyo Baskoro, Rochani, Insan Qoriawan, dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini. Hari kedua Kegiatan Rapat Evaluasi dilanjutkan dengan pemaparan Daftar Inventaris Masalah (DIM) oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota sekaligus tanya jawab. Hari ketiga diisi dengan rencana tindak lanjut serta penutupan. (humas/nis)


Selengkapnya
216

Penandatanganan Pakta Integritas dan Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Tahapan Pemilu 2024

Bojonegoro, http://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - Rabu (8/3), KPU Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Tahapan Pemilu 2024. Bertempat di Aula Lantai 2 KPU Kabupaten Bojonegoro, kegiatan sosialisasi diikuti oleh Ketua, Sekretaris, dan Staf Sekretariat PPK se-Kabupaten Bojonegoro. “Saya sampaikan terima kasih untuk sekretaris dan staf yang sudah bergabung menjadi Sekretariat PPK untuk menyukseskan Pemilu 2024. Di bulan Februari 2024 kita ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kemudian di bulan November kita ada Pilkada. Kami berharap Sekretaiat PPK menjadi rumah baru bagi Bapak/Ibu Sekretariat dan semoga PPK dan Sekretariat dapat bekerjasama saling mendukung dan bersinergi. Mari kita bekerjasama untuk sukseskan Pemilu dan Pilkada 2024,” ujar Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro dalam sambutannya. "Ada beberapa catatan yang jadi evaluasi terkait rekrutmen Sekretariat PPK. Dari hasil analisis cepat kami, bisa jadi ada suami istri yang menjadi Penyelenggara Pemilu dan jika nanti ada yang suami istri sesama Penyelenggara Pemilu, konsekuensinya harus memilih salah satu. Atau jika teman-teman ada yang tergabung sebagai Badan Adhoc di lembaga lain, harus memilih salah satu. Mengapa ini ditegaskan diawal? Karena perlu adanya kepastian hukum. Kemudian untuk sekretaris harus ASN dan untuk staf sekretariat bisa dari ASN atau Non ASN. Kemudian, jika nantinya ditemukan hal-hal sebagaimana saya jelaskan di awal, maka akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Hal-hal yang memungkinkan pergantian yaitu meninggal dunia dan berhalangan tetap. Setelah ini akan ada penambahan 2 (dua) orang staf sekretariat. Jadi nantinya akan ada 5 (lima) orang Anggota PPK dan 5 (lima) orang Anggota Sekretariat PPK,” ungkap Mustofirin, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM. Kegiatan dilanjutkan dengan Pembacaan dan Penandatangan Pakta Integritas dan penyampaian materi mengenai Sosialisasi PKPU Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro, Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Tahapan Pemilu 2024 oleh KPPN Bojonegoro, dan Pembukaan Rekening oleh BRI, Sosialisasi Perpajakan oleh KPP Pratama Bojonegoro. (humas/nis)


Selengkapnya
130

KPU Bojonegoro Pantau Coklit di Kediaman Bupati Bojonegoro

Bojonegoro, https://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro (KPU Bojonegoro) melakukan pemantauan serta pendampingan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2024 oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di kediaman Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah di Jalan Dr. Soetomo Bojonegoro. Kegiatan berlangsung pada Sabtu, 3 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Hadir dari KPU Bojonegoro untuk melakukan pemantauan dan pendampingan diantaranya Ketua, Fatkhur Rohman, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Mustofirin, Divisi Hukum dan Pengawasan, Robby Adi Perwira, dan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Fatma Lestari serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bojonegoro. Coklit juga disaksikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Bojonegoro. (humas/nis)


Selengkapnya
119

KPU Bojonegoro Gelar Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Tingkat Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro, https://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - Senin (27/2), KPU Kabupaten Bojonegoro menggelar Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro. Bertempat di Lantai 2 KPU Kabupaten Bojonegoro, kegiatan rekap dihadiri oleh Peghubung Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, dan Divisi Teknis Penyelenggaraan PPK se-Kabupaten Bojonegoro. Fatma Lestari, Divisi Teknis Penyelenggaraan menyampaikan beberapa hal. “Yang perlu saya sampaikan, jumlah bakal calon anggota DPD yang di verifikasi faktual ada 18 (delapan belas) calon dan jumlah sampel untuk Kabupaten Bojonegoro yaitu 1.065 (seribu enam puluh lima),” ungkap Fatma. Acara dilanjutkan dengan pembacaan rekapitulasi hasil verifikasi faktual pertama dari 18 (delapan belas) bakal calon dengan rincian nama bakal calon, jumlah sampel, jumlah sampel sudah diverifikasi, jumlah sampel status MS, jumlah sampel status TMS, dan proses sampel diverifikasi. Mujiono, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyampaikan saran terkait proses verifikasi faktual pertama. “Dalam pengawasan kami, kami memberikan saran bahwa KPU harus lebih cermat lagi dalam memberikan data untuk dilakukan verifikasi faktual. Kedua, KPU Kabupaten Bojonegoro agar menyampaikan kepada PPK dan PPS agar PPK dan PPS lebih intens berkoodinasi dengan Panwascam dan PKD terkait jadwal verifikasi faktual di lapangan. Kedepannya, mari selalu bersinergi. Yakinlah kita sama-sama ingin pelaksanaan verifikasi faktual DPD ini dilakukan dengan teliti dan benar agar kedepannya tidak ada hasil yang menjadi perselisihan atau sengketa yang tidak sesuai,” ungkapnya. “Saya tekankan kepada teman-teman agar berkoodinasi dengan yang ada di bawah. Kita tidak bekerja sendirian. KPU melibatkan PPK dan PPS. Kedepannya setiap tahapan tetap koodinasi dengan stakeholder yang ada, Bawaslu, LO, dan lainnya. Pemilu bukan hanya kegiatan KPU, tetapi kegiatan bersama. Terima kasih atas saran dan masukkan dari Bawaslu, akan kami tindaklanjuti,” ujar Fatkhur Rohman sebelum menutup acara. (humas/nis)


Selengkapnya
170

KPU Bojonegoro Gelar Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Kesatu Bakal Calon Anggota DPD Bersama PPK se-Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro, https://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - Selasa (21/2), KPU Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi Verifiksi Faktual Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan rakor dilaksanakan di Lantai 2 KPU Kabupaten Bojonegoro dengan mengundang Ketua dan Divisi Teknis Penyelenggaraan PPK se-Kabupaten Bojonegoro serta Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Fatkhur Rohman, mengingatkan mengenai pentingnya Laporan Keuangan. “Di KPU, kita harapannya semua berjalan sukses dalam Penyelenggaraan Pemilu dan yang tidak kalah penting sukses laporan keuangan. Laporan keuangan ini penting, karena tiap tahun KPU ada pemeriksaan internal maupun eksternal. Jadi, saya ingatkan kepada teman-teman semua bahwa laporan keuangan ini penting, harap disiplin dalam kaitannya dengan SPJ,” tegasnya. Mustofirin, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM menyampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro akan menjadi salah satu kabupaten yang dilalui untuk Kirab Pemilu. Selain itu, kedepannya akan ada sosialisasi berkaitan dengan Dapil di tiap kecamatan dan spanduk coklit di setiap desa. Mujiono, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyampaikan hubungan KPU dan Bawaslu dalam tahap Pencalonan DPD adalah saling menguatkan. “Dari data yang ada, kita kuatkan dengan hasil pengawasan oleh kami. Potensi sengketa yang ada yaitu ketika bakal calon anggota tidak diterima menjadi calon anggota DPD kerana dukungan calon DPD tersebut di TMS-kan,” ungkapnya. Muchamad Muchlisin, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi turut menyampaikan mengenai perkembangan Pantarlih. “Bapak/Ibu Ketua yang kurang tahu informasi mengenai perkembangan Pantarlih, bisa ditanyakan kepada divisi yang membidangi. Kemudian, ketika ada kegiatan tolong dikomunikasikan dengan semua divisi agar dapat bagi tugas. Saya harap koordinasi di tingkat PPK bisa clear, jadi bisa memantau perkembangan Pantarlih di PPS masing-masing. Kemarin ada supervisi dari KPU Provinsi, sehingga setelah ini akan mengadakan zoom dengan Divisi Data PPK dan Divisi Data PPS. Saya tekankan terkait pantarlih, setelah ini, saya harapkan teman-teman mengingatkan Divisi Data untuk mengingatkan Pantarlih agar setiap hari ada laporan karena saya harapkan akhir bulan ini sudah selesai. Sebelum tanggal 14 Maret sudah selesai. Karena saya harapkan nanti akan ada evaluasi kerja Pantarlih di 10 hari terakhir, agar ketika memang ada evaluasi, bisa langsung diperbaiki dan masih ada waktu,” ujarnya. “Agar ditekankan, antar Pantarlih dengan PPS saling koordinasi. Per TPS tidak boleh lebih dari 300,” tegasnya. Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro, Adityarini Nugrahayu, turut menyampaikan informasi mengenai keuangan dan laporan keuangan. “Saya berharap komunikasinya diperbaiki. Jangan sampai komunikasi terputus, PPK ke PPS, PPS ke Pantarlih atau KPPS,” pesannya. Sebelum acara ditutup, Fatma Lestari, Divisi Teknis Penyelenggaraan menyampaikan beberapa pesan. “Ada fitur baru di silon yaitu jam verifikasi faktual. Dokumentasi penting terkait verfak DPD. Saya harapkan teman-teman membuat kronologi dan catatan terkait verfak dan dokumentasi. Sekali lagi saya tekankan, ini penting ya. Pesan terpenting saya, kalau ada pihak luar yang meminta data-data yang dikecualikan, jangan diberikan. Harap berkoordinasi dengan kami terlebih dahulu,” tekannya. (humas/nis)


Selengkapnya
125

KPU Kabupaten Bojonegoro Laksanakan Monitoring Pelantikan Pantarlih

Bojonegoro, http://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - Minggu (12/2), KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan Monitoring Pelantikan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) ke sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya di Desa Ngujung, Kecamatan Temayang. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ngujung melantik 8 (delapan) orang Pantarlih yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan. Ketua PPS Desa Ngujung, Rasmin, dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada Pantarlih yang dilantik karena telah menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. “Kami ucapkan selamat kepada Bapak/Ibu yang dilantik, setelah ini akan ada bimbingan teknis tentang apa saja yang akan dilakukan oleh teman-teman Pantarlih. Kepada Pak Kades dan Bapak/Ibu undangan, kami mohon dukungannya, ketika petugas kami nanti melakukan coklit terkait data pemilih di wilayah Desa Ngujung, kami mohon kerjasamanya,” ujarnya. “Harapan kita semua, Bapak/Ibu yang terpilih bisa menjalankan tugas sesuai dengan apa yang sudah Bapak/Ibu bacakan di dalam Sumpah/Janji dan Pakta Integritas, dapat bekerja secara maksimal dan sebaik-baiknya,” ujar Eko Priyanto, Kepala Desa Ngujung. “Saya berharap semoga tidak ada kendala ketika proses coklit. Jika ada kendala, harap dikondisikan dengan PPS. Sesuai dengan Pakta Integritas yang sudah dibacakan oleh Bapak/Ibu Pantarlih yang dilantik, kita dituntut untuk bekerja secara profesional dan tidak memihak. Harapan saya kita tidak diskriminatif, semuanya di coklit,” pesan Zaenal Arifin, Ketua PPK Kecamatan Temayang. Sambutan yang terakhir dari Divisi Hukum dan Pengawasan, Robby Adi Perwira. “Yang pertama, yang paling penting, data tolong dijaga. Ada data NIK, Ibu Kandung, dan lainnya. Saya meminta Bapak/Ibu, terkait data-data tersebut jangan disepelekan. Yang kedua, jaga koordinasi dengan pihak RT, RW, Kades, dan lainnya. Yang ketiga, dijaga sopan santun dan tutur katanya ketika melakukan coklit. Yang terakhir, jangan sampai tidak didatangi, karena hal ini akan berpotensi menjadi masalah nantinya ,” pesannya. Desa yang turut dilakukan Monitoring Pelantikan Pantarlih yaitu Desa Guyangan dan Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk dan Desa Glagahwangi dan Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras. (humas/nis)


Selengkapnya