Berita Terkini

Senin, 30 Mei 2022 00:00
55

Rapat Pleno PDPB Bulan Mei Tahun 2022

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id – Senin (30/05/2022), KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Rapat Pleno dihadiri oleh jajaran Komisioner, Plt. Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian. Berdasarkan hasil rapat pleno, ditetapkan jumlah pemilih periode Bulan Mei Tahun 2022. Sesuai amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi DPB di Aula Lantai 2 KPU Kabupaten Bojonegoro. Dalam rapat ini, disampaikan penambahan pemilih baru, dengan rincian laki-laki sebanyak 82 pemilih dan perempuan sebanyak 208 pemilih. Sehingga total jumlah pemilih baru sebanyak 290 pemilih. Disebutkan pula bahwa jumlah pemilih yang meninggal dunia sebanyak 62 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 33 orang dan perempuan sebanyak 29 orang. Dengan demikian, jumlah pemilih hasil PDPB Bulan Mei Tahun 2022 sebanyak 1.039.070 pemilih, dengan rincian laki-laki sebanyak 515.937 pemilih dan perempuan sebanyak 523.133 pemilih yang tersebar di 28 kecamatan. (humas/nis)

Selengkapnya
Kamis, 26 Mei 2022 00:00
63

Rakor Persiapan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2024

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id – Rabu (25/05/2022), KPU Kabupaten Bojonegoro ikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur secara daring. Rakor diikuti oleh Anggota Divisi Sosdilih, Parmas, dan SDM, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, dan Operator Media Sosial KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Kepala Bagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat, Popong Anjarseno, menyampaikan bahwa kegiatan rakor dilaksanakan berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021. Insan Qoriawan, Plh. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, menyampaikan bahwa tahapan sosialisasi diatur dalam PKPU mengenai tahapan, program, dan jadwal Pemilu. “Jika melihat draft jadwal tahapan yang telah beredar, maka tahapan sosialisasi akan dimulai sejak pertama kali tahapan diluncurkan dan berakhir pada akhir tahapan. Jadi, sepanjang tahapan pemilu itu adalah tahapan sosialisasi,” ungkap Insan. Dengan adanya rakor ini, Insan berharap agar informasi yang disampaikan kepada publik nanti menjadi jelas dan tidak terjadi disinformasi. Anggota Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Timur, Rochani, menambahkan bahwa selain tahapan sosialisasi dan pendidikan pemilih, tahapan-tahapan lain juga perlu diperhatikan. “Jadi prinsipnya pada seluruh tahapan kegiatan Pemilu Tahun 2024 itu butuh kerja sama dengan seluruh pihak yang bisa dituangkan secara formal dalam bentuk surat perjanjian atau naskah kerja sama. Oleh karena itu, teman-teman Divisi Sosdiklih Parmas juga penting untuk memahami bagaimana pengorganisasian dalam melaksanakan kerja sama,” ujarnya. Selanjutnya materi pertama disampaikan oleh Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, mengenai Ketentuan Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur. Kemudian dilanjutkan dengan Evaluasi Penulisan Berita pada Website KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur periode januari sampai dengan april tahun 2022. Materi terakhir disampaikan oleh Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat, Prahastiwi Kurnia Sitorosmi, mengenai Konten Tiktok. (humas/nis)

Selengkapnya
Jumat, 20 Mei 2022 00:00
77

Koordinasi PDPB dengan Bagian Kesra Pemkab Bojonegoro

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id – Jumat (20/05/2022), KPU Kabupaten Bojonegoro melakukan kegiatan koordinasi dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Kesra Pemkab Bojonegoro). Kegiatan tersebut diwakili oleh Anggota dan Wakil Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Muhamad Muchlisin dan Robby Adi Perwira, serta Kepala dan Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Paramita Rahayu dan Fitri Aprilia. Kegiatan koordinasi dilaksanakan dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), yaitu dengan melakukan permintaan data kematian penduduk di Kabupaten Bojonegoro mulai Tahun 2021. “Kegiatan ini untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan untuk persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”, ungkap Muchlisin. Kepala Bagian Kesra Pemkab Bojonegoro, menyampaikan terkait pentingnya kegiatan koordinasi ini. “Jadi harus berkoordinasi dan berkomunikasi, nanti untuk datanya bisa dikirim melalui whatsapp. Koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik bukan hanya untuk menjalin kerja sama juga dapat mempererat jalinan silaturahmi antar instansi, sehingga setiap tugas dan pelaksanan kerja tidak mengalami hambatan,” ungkapnya. Selain itu, pihaknya juga akan mendukung sepenuhnya dalam hal data penduduk. Selain dari Bagian Kesra Pemkab Bojonegoro, data PDPB juga diperoleh dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait Data Pemilih Pemula. Untuk Pemilih Pemula, apabila ingin melihat apakah sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau belum, bisa mengakses https://lindungihakmu.kpu.go.id/. Jika belum terdaftar, bisa datang ke Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro atau membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bojonegoro atau Disdukcapil agar instansi tersebut bisa berkirim surat ke KPU Kabupaten Bojonegoro untuk bisa dimasukkan kedalam DPT. (humas/nis)

Selengkapnya
Kamis, 19 Mei 2022 00:00
58

Pembelajaran Pengelolaan Arsip di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id – Kamis (19/05/2022), KPU Kabupaten Bojonegoro yang diwakili oleh Arsiparis Ahli Pertama, Ardian Yulianti, mengikuti kegiatan Pembelajaran tentang Pengelolaan Arsip di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 350 Surabaya. Arsiparis Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Dra. Diyah Kuswardani, MM., menyampaikan bahwa optimalisasi Jabatan Fungsional Arsiparis dapat dilaksanakan diantaranya dengan mengetahui tugas pokok Jabatan Fungsional Arsiparis. “Optimalisasi Jabatan Fungsional Arsiparis diantaranya dengan mengetahui tugas-tugas apa saja yang harus dilaksanakan oleh seorang Arsiparis di satuan kerjanya. Tugas pokok Jabatan Fungsional Arsiparis adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, serta pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi”, ujar Diyah. Diyah Kuswardani juga menjelaskan mengenai pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. “Salah satu contohnya yaitu mempelajari tentang tata cara pembuatan persuratan dinas dan pemberkasan arsip aktif serta tata cara menyimpan dan menyusun daftar arsip inaktif dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Arsiparis Ahli Pertama KPU Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Mojokerto, dan KPU Kabupaten Bangkalan. (humas/nis)

Selengkapnya
Selasa, 17 Mei 2022 00:00
42

Halal Bihalal Idul Fitri 1443 H Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Se-Jawa Timur

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id – Masih dalam suasana Idul Fitri, Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur menggelar halal bi halal virtual yang dihadiri oleh Sekretaris dan Kasubbag KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Jumat (13/05/2022). Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tahapan Pemilu yang akan dimulai pada 14 Juni 2022 hendaknya dipersiapkan dengan baik. Nanik juga berpesan kepada para pejabat eselon 4 yang baru saja dilantik bulan Maret lalu untuk berbesar hati menerima amanah tersebut, terus belajar, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. "Kami sangat mengharapkan seluruh jajaran Sekretariat KPU Jawa Timur berintegritas, dengan demikian pada 2024 nanti sukses penyelenggaranya dan sukses pemilunya," ungkapnya. Kegiatan ditutup dengan ucapan selamat Idul Fitri 1423 Hijriyah dan permohonan maaf sebesar-besarnya dimulai dari jajaran Seretariat KPU Provinsi Jawa Timur, kemudian dilanjutkan masing-masing KPU Kabupaten/Kota. (humas/mit/nis)

Selengkapnya
Rabu, 27 April 2022 00:00
68

Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Bendahara Pengeluaran dan Penggunaan KKP

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id – Selasa (27/04/2022), KPU Kabupaten Bojonegoro mengikuti kegiatan Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Bendahara Pengeluaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang diselenggarakan oleh KPPN Bojonegoro bersama para Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja mitra kerja KPPN Bojonegoro secara daring. Saiful Huda, Kepala KPPN Bojonegoro, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Perpajakan untuk mengadakan sosialisasi terkait perpajakan. “Saya berharap, dengan adanya sosialisasi ini satuan kerja dalam hal ini bendahara satker akan lebih tertib dalam melakukan pemotongan dan penyetoran sekaligus pelaporan pajak ke kantor pajak,” ujarnya. Selain materi terkait kewajiban perpajakan, pada kesempatan ini juga akan disampaikan meteri terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang nanti akan disampaikan narasumber dari BRI. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan KKP dalam pelaksanaan belanja satuan kerja di lingkup KPPN Bojonegoro. “Berdasarkan monitoring kami, sampai dengan tanggal 31 Maret 2022, perkembangan transaksi yang menggunakan KKP oleh satker di wilayah KPPN Bojonegoro masih belum optimal. Jadi, jumlah satker yang menggunakan KKP sebanyak 6 dari 35 satker atau 17% yang aktif menggunakan KKPnya, yaitu KPPN Bojonegoro, PN Lamongan, KPP Pratama Bojonegoro, Lapas Bojonegoro, Lapas Lamongan, dan KPPBC Bojonegoro,” ungkapnya. Saiful Huda juga menyampaikan terkait manfaat penggunaan KKP yaitu meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan Uang Persediaan. Saiful Huda berharap pengelola keuangan dari satker pengguna KKP agar dapat lebih bisa memanfaatkan KKPnya dalam bertransaksi. (humas/nis)

Selengkapnya