Berita Terkini

41

Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro Ikuti Apel Penerimaan Anggota KPU RI Periode 2022-2027

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id – KPU Kabupaten Bojonegoro mengikuti kegiatan Apel Penerimaan Anggota KPU RI Periode 2022-2027 pada Selasa (12/04/2022). Bertempat di Aula Lantai 2 KPU Kabupaten Bojonegoro, kegiatan apel dimulai Pukul 15:00 secara daring. Kegiatan Apel Penerimaan Anggota KPU RI Periode 2022-2027 dilaksanakan dalam rangka penguatan soliditas organisasi. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Seluruh pejabat Struktural, Fungsional, dan Staf Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diwajibkan hadir langsung di masing-masing kantor KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengikuti apel melalui zoom meeting. Apel dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno. Dalam arahannya, Bernad berharap agar momentum Ramadhan ini dapat meningkatkan iman dan takwa serta menjadikan semakin semangat dalam bekerja. “Mudah-mudahan momentum kita hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk masa depan,” imbuhnya. (humas/nis)


Selengkapnya
596

KPU Bojonegoro Ikuti Rapat Konsolidasi SDM untuk Mempersiapkan Pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu 2024

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id – KPU Kabupaten Bojonegoro mengikuti kegiatan rapat konsolidasi SDM dengan tema "Membangun Sistem Kerja Efektif dalam Tahapan Pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu Tahun 2024” yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur secara daring (07/04/2022). Kegiatan ini diikuti oleh Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM serta Kasubbag Hukum dan SDM dari 38 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pihaknya telah mendorong seluruh divisi untuk segera memulai persiapan tahapan Pemilu Tahun 2024 yang akan dimulai sekitar Juni 2022. Anam juga menambahkan bahwa saat ini KPU telah memiliki database dan infografis Badan Ad Hoc yang baik, sehingga proses rekrutmen Badan Ad Hoc untuk Pemilu 2024 seharusnya bisa berjalan lebih baik dari Pemilihan Serentak 2020. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini, mengungkapkan bahwa saat ini sebagaimana amanat Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seluruh Pejabat Pengawas di Jawa Timur sudah 100% terisi. “Kami berharap dengan ini, kerja-kerja di masing-masing satker bisa lebih maksimal dalam menghadapi tahapan Pemilu 2024 dan semua Pejabat Pengawas mampu menunjukkan kinerja terbaiknya,” ujar Nanik. (humas/nis)


Selengkapnya
583

KPU Bojonegoro Ikuti Sosialisasi Pemutakhiran Data PPNPN-P3K Kabupaten Bojonegoro Semester I Tahun 2022

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id – KPU Kabupaten Bojonegoro yang diwakili oleh staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Ardian Yulianti, mengikuti kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data PPNPN-P3K Kabupaten Bojonegoro Semester I Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bojonegoro (BPJSK Bojonegoro). Kegiatan dimulai Pukul 10:00 WIB sampai dengan Pukul 14:00 WIB bertempat di Ria Resto Bojonegoro (Selasa, 05/04/2022). Kepala BPJSK Bojonegoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya berharap para peserta BPJSK sudah menggunakan layanan aplikasi Mobile JKN untuk pelayanan yang lebih cepat. Kegiatan ini dihadiri oleh para mitra BPJSK di wilayah Bojonegoro dengan narasumber yaitu, M. Iwan Heriasmoko dan Wiwik Indrawati dari BPJSK Bojonegoro, Dwi Rahmasari dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bojonegoro (KPPN Bojonegoro), dan Yuri Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD Bojonegoro). Dwi Rahmasari dari KPPN Bojonegoro menjelaskan bahwa tata cara penyetoran BPJSK untuk pegawai PPNPN dan P3K di lingkup pusat saat ini menggunakan Billing Perbendaharaan atau Treasury Billing System (TBS). Sistem ini merupakan sarana untuk penerbitan kode billing penerimaan negara lainnya menggantikan billing SIMPONI dan sudah dimulai diberlakukan pada bulan Januari 2022. Wiwik Indrawati Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan BPJSK Bojonegoro menyampaikan bahwa untuk kepesertaan PPNPN dan P3K termasuk dalam Kelas II. Menjawab pertanyaan peserta sosialisasi, bahwa apabila gaji PPNPN di bawah Upah Mininum Kabupaten (UMK), maka setor atau pembayaran BPJSK harus tetap 1% dari UMK. (humas/nis)


Selengkapnya
358

Sosialisasi Internal Keputusan Sekjen tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id – KPU Kabupaten Bojonegoro mengadakan rapat internal sosialisasi Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPT SJ 326). Rapat ini dihadiri oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro dan dipimpin oleh Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro, Fistian Prajayanti (Kamis, 31/03/2022).  “Terkait keputusan Sekjen yang baru, saya berharap teman-teman dapat menyesuaikan dan menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Fistian. (humas/nis)


Selengkapnya
419

Rakor Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2022 KPU Provinsi Jawa Timur

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id – KPU Kabupaten Bojonegoro mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2022. Rapat koordinasi (rakor) diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan dihadiri oleh Anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Sekretaris, serta Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur secara daring. (Rabu, 30/03/2022) Plh. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Nurul Amalia, menegaskan bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur harus dapat mengelola dan memanfaatkan anggaran yang terbatas secara efektif, efisien, dan akuntabel. “Saat ini dalam rangka akuntabilitas dan transparansi anggaran, KPU Provinsi secara rutin setiap bulan juga menyampaikan terkait serapan anggaran baik di website maupun media sosial,” kata Nurul saat memberikan arahan pada Rakor Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2022 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur hari ini. (humas/nis)


Selengkapnya
624

KPU Kabupaten Bojonegoro Gelar Rakor PDPB Triwulan I Tahun 2022

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id – KPU Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2022 (Selasa, 29/03/2022). Rapat koordinasi (Rakor) dilaksanakan di Aula Lantai 2 KPU Kabupaten Bojonegoro. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Fatkhur Rohman, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih merupakan amanat Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang PDPB. “Peraturan KPU yang sudah ada, mengamanatkan kepada KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih setiap bulan dan melaksanakan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih setiap triwulan untuk disampaikan kepada stakeholder terkait,” ujar Rohman saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi PDPB Triwulan I Tahun 2022. Anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Muchamad Muchlisin, menyampaikan bahwa terdapat potensi penambahan pemilih baru berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Agama, dan Cabang Dinas Pendidikan. “Terdapat penambahan pemilih baru dengan rincian laki-laki sebanyak 261 pemilih dan perempuan sebanyak 224 pemilih. Total pemilih baru sebanyak 485 pemilih. Kemudian, terdapat jumlah pemilih ganda sebanyak 565 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 279 orang dan perempuan sebanyak 286 orang. Jumlah pemilih yang meninggal dunia sebanyak 49 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 22 orang dan perempuan sebanyak 27 orang,” ungkap Muchlisin. “Jumlah pemilih hasil PDPB Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 1.038.770 pemilih, dengan rincian laki-laki sebanyak 515.885 pemilih dan perempuan sebanyak 522.885 pemilih yang tersebar di 28 kecamatan,” tambah Muchlisin. Rakor mengundang para pemangku kepentingan antara lain Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Kodim 0813 Bojonegoro, Polres Bojonegoro, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bojonegoro, serta perwakilan Partai Politik di Kabupaten Bojonegoro. (humas/nis)


Selengkapnya