Berita Terkini

766

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Sub Bagian (Kasubbag) di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur secara daring dan luring, Jumat (11/03/2022). Para Kasubbag KPU Kabupaten Bojonegoro mengikuti pelantikan secara luring di KPU Provinsi Jawa Timur. Berikut nama-nama yang sah menjadi Kasubbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro, Fistian Prajayanti (Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik), Henny P. Savitri (Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia), Paramita Rahayu (Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi), serta Aminodin (Kasubbag Teknis dan Hupmas). Selanjutnya, pegawai KPU Kabupaten Bojonegoro yang juga dilantik dan dipindah tugaskan yaitu Andrie Susanto sebagai Kasubbag Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Timur. (humas/nis)


Selengkapnya
746

KPU Kabupaten Bojonegoro Ikuti Kick Off Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - KPU Kabupaten Bojonegoro mengikuti Kick Off Reformasi Birokrasi Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada Kamis, 10 Maret 2022 Kegiatan dilakukan secara daring yang dimulai Pukul 10.00 WIB. Kegiatan dimulai dengan sambutan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam. Beliau menyampaikan bahwa penerapan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi salah satu sarana untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 lebih demokratis. Anam melanjutkan, untuk mencapai hal tersebut, Reformasi Birokrasi harus dilakukan bersama-sama, baik oleh jajaran Sekretariat maupun Komisioner. “Saya harap kawan-kawan Komisioner juga ikut mendukung dan mengawal karena Reformasi Birokrasi juga melekat pada tanggung jawab Komisioner,” tuturnya. Senada dengan yang telah disampaikan Anam, Divisi SDM dan Litbang, Rochani menilai bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2022 memiliki nilai strategis bagi KPU karena bersamaan akan dilaksanakannya kegiatan tahapan Pemilu 2024. “Akan sangat menarik dan sangat dinamis pencapaian rencana aksi Kita ini di dalam tahapan Pemilu,” menurutnya. Sementara itu, Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq menekankan kembali ada lima kata kunci yang dimilik KPU dalam platform/ roadmap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-KPt/05/KPU/XII/2020. Pertama, keterlibatan semua elemen. Kedua, kesinambungan antara proses evaluasi dan pengawasan. Ketiga, adanya upaya perbaikan yang dilakukan terus menerus. Keempat, sosialisasi internal dan eksternal. Dan kelima yaitu adanya rencana aksi. (humas/nis)


Selengkapnya
765

KPU Bojonegoro Ikuti Rakor Perencanaan Anggaran Pilkada 2024

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro mengikuti rakor perencanaan anggaran dan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 di kantor Bappeda, Gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (09/03/2022). Rapat dihadiri KPU Kabupaten Bojonegoro, Bawaslu, Bappeda, Kesbangpol, Satpol PP, serta Bagian Pemerintahan Pemda Bojonegoro. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Fatkhur Rohman menyampaikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah akan diselenggarakan pada bulan November 2024, dan bulan Agustus 2022 akan dimulai tahapan Pileg. "Kami berharap pandemi segera berlalu dan kita bisa menyelenggarakan Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah dengan aman, namun demikian kami tetap menyiapkan opsi Pemilihan di tengah kondisi pandemi," katanya. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Bojonegoro, Anwar Mukhtadlo menyampaikan  bahwa penyusunan anggaran penyelenggaraan  Pemilihan Kepala Daerah 2024 nanti melewati mekanisme membentuk dana cadangan, dan ketika tahapan pelaksanaan dimulai maka dianggarkan dalam bentuk hibah. Ditambahkan pula bahwa perencanaan anggaran dan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 perlu memperhatikan kebutuhan operasional, kenaikan honorarium badan penyelenggara Pemilu, kenaikan harga barang dan jasa, serta adanya kenaikan rata-rata jumlah pemilih dari tahun ke tahun. Di akhir rapat koordinasi, disepakati bahwa apabila diperlukan akan dibentuk Sekretariat Bersama Pilkada dan hasil rakor akan ditindaklanjuti melalui rapat-rapat selanjutnya. (mit/nis)


Selengkapnya
768

Pengambilan Sumpah/Janji PNS Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur melaksanakan pengambilan sumpah/janji PNS Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur formasi CPNS Tahun 2018 dan 2019 secara daring dan luring, Rabu (09/03/2022). Sebanyak 59 CPNS Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur formasi CPNS Tahun 2018 dan 2019 secara serentak mengikuti pengambilan sumpah janji PNS yang dilaksanakan di aula KPU Provinsi Jawa Timur. Adapun KPU Bojonegoro mengikuti prosesi tersebut secara daring, dengan dihadiri dua CPNS yang dilantik yaitu Wahyu Zirwan Astari, S.IP. dan Anis Istiqomah, S.H.. Para CPNS yang diambil sumpahnya mengikuti sumpah PNS yang diucapkan oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini. Setelah itu, para CPNS yang baru saja diambil sumpahnya menandatangani Berita Acara pengambilan sumpah janji PNS di masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Bertindak sebagai saksi dari KPU Kabupaten Bojonegoro yaitu Plt Sekretaris dan Kasubbag Hukum. Turut hadir dalam kegiatan ini, jajaran Komisioner KPU Kabupaten Bojonegoro. Dalam kesempatan ini, Nanik menekankan pentingnya komitmen atas sumpah janji yang telah diikrarkan bersama. "Sumpah janji ini merupakan tanggungjawab moral sekaligus sebagai rambu-rambu atas tindakan saudara-saudara sebagai aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tupoksinya," katanya. Kegiatan diakhiri dengan pemberian selamat kepada para PNS yang baru diambil sumpah janjinya. (mit/nis)


Selengkapnya
460

1.038.884 Pemilih Ditetapkan Dalam PDB Februari 2022

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro kembali menggelar rapat pleno rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDB) periode Februari 2022, Jumat (25/02/2022). Berlangsung di ruang Media Center, rapat pleno dihadiri seluruh jajaran Komisioner, Sekretaris, serta Kasubbag KPU Kabupaten Bojonegoro. Menjelang akhir bulan ini, KPU Kabupaten Bojonegoro kembali menggelar rapat pleno PDB untuk membahas jumlah pemilih terbaru. Dalam kesempatan ini, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Muchlisin menyampaikan dinamika pemilih terkait pemilih baru dan pemilih ganda yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Disebutkan bahwa pemilih ganda bisa disebabkan karena data identik berupa NIK, status, maupun alamat. "Dari hasil pencermatan yang telah kami lakukan terdapat penambahan jumlah pemilih pemula sebanyak 128 pemilih, dan pengurangan jumlah pemilih yang masuk TMS kategori pemilih ganda sebanyak 312 orang," ungkapnya. Adanya penambahan dan pengurangan jumlah pemilih tersebut, menyebabkan total jumlah pemilih pada bulan Februari 2022 mencapai 1.038.884 pemilih, dengan rincian laki-laki sejumlah 515.965 pemilih dan perempuan sejumlah 522.919 pemilih. (mit/pin)


Selengkapnya
465

KPU Bojonegoro Laksanakan Kick Off Pembangunan Zona Integritas

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Kick Off Pembangunan Zona Integritas bersama KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Rabu (16/02/2022). Kegiatan disaksikan Forkopimda masing-masing Kabupaten/Kota secara daring. Kegiatan dibuka dengan sambutan sekaligus pengarahan oleh Inspektur Utama KPU RI, Nanang Priyatna. Dalam kesempatan itu, Nanang menyampaikan bahwa kegiatan Kick Off Pembangunan Zona Integritas merupakan lanjutan dari pencanangan yang sudah dilakukan tahun lalu. Sebagaimana diketahui, Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai contoh acuan reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian, Zona Integritas merupakan aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di lingkup Pemerintahan. "Dengan peningkatan kualitas pelayanan serta penerapan budaya antikorupsi, kita harapkan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," jelasnya. Acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam, yang menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas di KPU Provinsi Jawa Timur berikut seluruh jajarannya di 37 Kabupaten/Kota dalam rangka menindaklanjuti penunjukan satuan kerja pilot project pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas oleh KPU RI. Sebagai acara puncak, dilakukan pembacaan pernyataan Kick Off Pembangunan Zona Integritas KPU se-Jawa Timur serta penandatanganan piagam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Penandatanganan ini dilakukan serentak oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota disaksikan Forkopimda masing-masing. (mit/pin)  


Selengkapnya