Berita Terkini

365

Pengambilan Sumpah/Janji PNS Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur melaksanakan pengambilan sumpah/janji PNS Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur formasi CPNS Tahun 2018 dan 2019 secara daring dan luring, Rabu (09/03/2022). Sebanyak 59 CPNS Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur formasi CPNS Tahun 2018 dan 2019 secara serentak mengikuti pengambilan sumpah janji PNS yang dilaksanakan di aula KPU Provinsi Jawa Timur. Adapun KPU Bojonegoro mengikuti prosesi tersebut secara daring, dengan dihadiri dua CPNS yang dilantik yaitu Wahyu Zirwan Astari, S.IP. dan Anis Istiqomah, S.H.. Para CPNS yang diambil sumpahnya mengikuti sumpah PNS yang diucapkan oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini. Setelah itu, para CPNS yang baru saja diambil sumpahnya menandatangani Berita Acara pengambilan sumpah janji PNS di masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Bertindak sebagai saksi dari KPU Kabupaten Bojonegoro yaitu Plt Sekretaris dan Kasubbag Hukum. Turut hadir dalam kegiatan ini, jajaran Komisioner KPU Kabupaten Bojonegoro. Dalam kesempatan ini, Nanik menekankan pentingnya komitmen atas sumpah janji yang telah diikrarkan bersama. "Sumpah janji ini merupakan tanggungjawab moral sekaligus sebagai rambu-rambu atas tindakan saudara-saudara sebagai aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tupoksinya," katanya. Kegiatan diakhiri dengan pemberian selamat kepada para PNS yang baru diambil sumpah janjinya. (mit/nis)


Selengkapnya
56

1.038.884 Pemilih Ditetapkan Dalam PDB Februari 2022

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro kembali menggelar rapat pleno rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDB) periode Februari 2022, Jumat (25/02/2022). Berlangsung di ruang Media Center, rapat pleno dihadiri seluruh jajaran Komisioner, Sekretaris, serta Kasubbag KPU Kabupaten Bojonegoro. Menjelang akhir bulan ini, KPU Kabupaten Bojonegoro kembali menggelar rapat pleno PDB untuk membahas jumlah pemilih terbaru. Dalam kesempatan ini, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Muchlisin menyampaikan dinamika pemilih terkait pemilih baru dan pemilih ganda yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Disebutkan bahwa pemilih ganda bisa disebabkan karena data identik berupa NIK, status, maupun alamat. "Dari hasil pencermatan yang telah kami lakukan terdapat penambahan jumlah pemilih pemula sebanyak 128 pemilih, dan pengurangan jumlah pemilih yang masuk TMS kategori pemilih ganda sebanyak 312 orang," ungkapnya. Adanya penambahan dan pengurangan jumlah pemilih tersebut, menyebabkan total jumlah pemilih pada bulan Februari 2022 mencapai 1.038.884 pemilih, dengan rincian laki-laki sejumlah 515.965 pemilih dan perempuan sejumlah 522.919 pemilih. (mit/pin)


Selengkapnya
51

KPU Bojonegoro Laksanakan Kick Off Pembangunan Zona Integritas

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Kick Off Pembangunan Zona Integritas bersama KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Rabu (16/02/2022). Kegiatan disaksikan Forkopimda masing-masing Kabupaten/Kota secara daring. Kegiatan dibuka dengan sambutan sekaligus pengarahan oleh Inspektur Utama KPU RI, Nanang Priyatna. Dalam kesempatan itu, Nanang menyampaikan bahwa kegiatan Kick Off Pembangunan Zona Integritas merupakan lanjutan dari pencanangan yang sudah dilakukan tahun lalu. Sebagaimana diketahui, Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai contoh acuan reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian, Zona Integritas merupakan aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di lingkup Pemerintahan. "Dengan peningkatan kualitas pelayanan serta penerapan budaya antikorupsi, kita harapkan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," jelasnya. Acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam, yang menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas di KPU Provinsi Jawa Timur berikut seluruh jajarannya di 37 Kabupaten/Kota dalam rangka menindaklanjuti penunjukan satuan kerja pilot project pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas oleh KPU RI. Sebagai acara puncak, dilakukan pembacaan pernyataan Kick Off Pembangunan Zona Integritas KPU se-Jawa Timur serta penandatanganan piagam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Penandatanganan ini dilakukan serentak oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota disaksikan Forkopimda masing-masing. (mit/pin)  


Selengkapnya
51

KPU Bojonegoro Ikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro menghadiri rapat evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Timur secara daring, Selasa siang (15/02/2022). Kegiatan diikuti oleh seluruh tim Reformasi KPU Kabupaten Bojonegoro di ruang Media Center. Dalam arahannya, Anggota KPU RI, Arief Budiman menyampaikan bahwa reformasi birokrasi dilakukan mulai dari KPU RI sampai jajaran KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Antar satker satu sama lain bisa bervariasi strategi, inovasi, termasuk cara memberikan apresiasi. "Saya senang karena di beberapa daerah, satker yang berprestasi diberikan apresiasi dan penghargaan. Bahwasanya, kita melakukan reformasi bukan karena merasa takut, tetapi karena termotivasi ingin melakukan yang terbaik," katanya. Ditambahkan juga bahwa reformasi sejatinya merupakan cara cepat untuk melakukan perubahan dan tata ulang, misalnya dari semula kegiatan yang tidak tertib menjadi efektif dan efisien, organisasi yang semula tidak rapi atau terlalu gemuk menjadi lebih baik, urusan administrasi  yang panjang menjadi lebih ringkas, dan sebagainya. Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam memberikan apresiasi dan penghargaan bagi KPU Kabupaten Jombang, KPU Kota Malang, dan KPU Kabupaten Jember untuk kategori Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terbaik di wilayah KPU Provinsi Jawa Timur. (mit/pin)


Selengkapnya
61

KPU Resmikan Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mengumumkan hari H Pemilu 2024. Hal ini ditandai dengan Launching Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 yang ditayangkan secara langsung di kanal Youtube KPU RI, Senin malam (14/02/2022). Dalam sambutannya, Ketua KPU RI Ilham Saputra menyampaikan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024. "Sebagaimana kita ketahui, KPU sudah menetapkan jadwal Pemilu 2024 yang jatuh pada tanggal  14 Februari 2024. Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, kami tengah menyiapkan regulasi, SDM, serta menyediakan infrastruktur yang memadai," katanya. Ilham menyebut, acara launching ini sebagai ajang sosialisasi agar masyarakat memahami proses penyelenggaraan Pemilu, sehingga turut berpartisipasi pada gelaran Pemilu 2024 mendatang. Acara dilanjutkan dengan peresmian secara simbolis hari pemungutan suara Pemilu serentak 2024 dengan mencoblos replika surat suara, yang dipimpin langsung oleh Ilham Saputra dan diikuti seluruh Anggota KPU RI. KPU Bojonegoro mengikuti kegiatan dari tayangan Youtube KPU RI dan mengundang Forkopimda, perwakilan parpol, serta stakeholder lainnya. (mit/pin)  


Selengkapnya
305

KPU Bojonegoro Ikuti FGD Menyusun Indeks Digital KPU

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Menyusun Indeks Digital KPU, Jumat (11/02/2022). Kegiatan ini disiarkan secara langsung di kanal Youtube KPU RI. Dalam arahannya, Ketua KPU RI, Ilham Saputra menyampaikan bahwa di era sekarang ini,  hampir seluruh segi kehidupan tidak bisa dipisahkan dari digitalisasi. "Penggunaan tools digital dan teknologi informasi akan terus kita lakukan dalam mewujudkan Pemilu yang transparan dan efektif," katanya. Senada dengan pernyataan Ilham, Anggota KPU RI, Viryan Azis menyampaikan bahwa transformasi digital menjadi keniscayaan dan kebutuhan. "Kerap kali ketika isu digitalisasi pemilu diangkat, hal yang dikaitkan yaitu infrastruktur, aplikasi/sistem informasi serta SDM. Tiga hal tersebut harus dilihat sebagai faktor yang menentukan digitalisasi Pemilu terlaksana secara efektif dan efisien serta aman," ungkapnya. PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi kerangka hukum dari digitalisasi Pemilu. Indeks digital KPU dimaknai sebagai sejumlah aspek digital, yang memerlukan adaptasi, transformasi, serta budaya kerja diseluruh jajaran KPU. Belajar dari pengalaman Pemilu-Pemilu yang lalu, pada gilirannya aspek SDM menjadi faktor penting yang harus diintervensi, dalam artian perlu ada penguatan kapasitas sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan. Perubahan tersebut harus dilakukan secara terstruktur dan masif sehingga membawa budaya kerja yang seragam dari KPU sampai ke Badan Ad Hoc nantinya. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber yaitu Khoirunnisa Agustyati dari Perludem, Nixigo Sasvito dari Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor, Erik Kurniawan dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, serta Jojo Rohi dari Komite Independen Pemantau Pemilu. (mit/pin)


Selengkapnya