Berita Terkini

Kamis, 28 Oktober 2021 00:00
607

KPU Bojonegoro Hadiri Rakor Pengelolaan Arsip dan RKB Pemilu 2024

Surabaya, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro menghadiri rakor pengelolaan arsip, evaluasi Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan pengelolaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2020, Kamis (28/10/2021) di aula KPU Provinsi Jawa Timur. Dalam arahannya, Ketua KPU provinsi Jawa Timur, Choirul Anam menyampaikan pentingnya mengelola arsip kepemiluan dengan baik. "Pengelolaan arsip hendaknya dilakukan dengan baik dan benar, sehingga meningkatkan nilai guna arsip, dan dapat memberikan informasi dengan cepat apabila suatu saat diperlukan," katanya. Selain itu, Anam menambahkan bahwa pengelolaan logistik Pemilu dilaksanakan sesuai prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien. Rakor ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 28 sampai 29 Oktober 2021. Hadir mewakili KPU Kabupaten Bojonegoro, Divisi Keuangan Umum Logistik, Fatkhur Rohman dan Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Muchammad Muchlisin. (mit/pin)

Selengkapnya
Rabu, 27 Oktober 2021 00:00
622

Hasil Pemutakhiran DPB Bulan Oktober Capai 1.038.738 Pemilih

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Berdasarkan hasil rapat pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB), Rabu (27/10/2021), ditetapkan jumlah pemilih periode bulan Oktober 2021. Rapat ini dihadiri seluruh jajaran Komisioner KPU Kabupaten Bojonegoro beserta Sekretaris dan Kasubbag/Sub Koordinator. Sesuai amanat Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021, KPU Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat pleno Rekapitulasi Pemutakhiran DPB di ruang Media Center. Dalam rapat kali ini, disampaikan penambahan pemilih baru, dengan rincian laki-laki sebanyak 266 pemilih, perempuan sebanyak 173 pemilih. Dengan demikian total pemilih baru sebanyak 439 orang. Disebutkan bahwa pemilih yang meninggal dunia dan telah diverifikasi sebanyak 148 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 64 orang, dan perempuan sebanyak 84 orang. "Dengan demikian, jumlah pemilih hasil pemutakhiran DPB bulan Oktober 2021 sebanyak 1.038.738 pemilih, dengan rincian laki-laki sebanyak 515.808 pemilih, dan perempuan sebanyak 522.930 pemilih, yang tersebar di 28 kecamatan," ungkap Fatkhur Rohman, Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro. (mit/pin)

Selengkapnya
Rabu, 27 Oktober 2021 00:00
609

KPU Bojonegoro Ikuti Rakornas PPID dan Workshop Kehumasan

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro mengikuti Rakornas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang diselenggarakan secara daring oleh KPU RI dan disiarkan secara live di kanal Youtube KPU RI, Rabu (27/10/2021). Dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik serta penguatan SDM kehumasan di lingkungan KPU untuk menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 mendatang, KPU RI menyelenggarakan Rakornas PPID yang dihadiri Ketua dan Divisi Sosdiklih, Kasubbag Teknis dan Hupmas, serta Operator PPID se-Indonesia.  Dalam pembukaan rakornas yang disiarkan secara live di kanal Youtube KPU RI, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang mewakili Ketua KPU RI, menyampaikan bahwa peran kehumasan sangat penting bukan hanya meningkatkan citra lembaga dan meraih kepercayaan publik namun juga untuk meningkatkan kinerja sekaligus sebagai garda terdepan etalase lembaga.  "Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, KPU memberikan pelayanan kepada peserta pemilu, Pemilih, maupun publik. Oleh karena itu, KPU berkomitmen untuk memaksimalkan peran kehumasan, hubungan antar lembaga, serta menjalankan ketentuan terkait layanan informasi publik," ungkapnya. Kegiatan Rakornas dan workshop ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 2021. Hari pertama sesi pertama diisi diskusi panel bertajuk "Urgensi Aksesibilitas Pelayanan Informasi kepemiluan" dengan pemateri Ketua Komisi Informasi, Gede Narayana. Pada sesi kedua, Noudhy Valdryno dari Facebook Indonesia menyampaikan materi terkait strategi meningkatkan engagement media sosial KPU dalam penyebarluasan informasi kelembagaan dan kepemiluan. (mit/pin)

Selengkapnya
Rabu, 27 Oktober 2021 00:00
361

Pentingnya Perempuan Berpolitik

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro hadir sebagai narasumber seminar partisipasi politik bagi perempuan dalam partai politik, Rabu (27/10/2021). Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan yang digelar di hotel Bonero Residence ini dihadiri Bupati Bojonegoro (secara daring), narasumber, serta para undangan dari Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah menyampaikan bahwa perempuan perlu meningkatkan kompetensi di berbagai bidang agar bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian, pertama terkait keterwakilan politik perempuan yang harus memenuhi kuota 30 persen dalam struktur parpol dari tingkat pusat maupun daerah. "Kedua, berikan ruang bagi perempuan minimal 30 persen perempuan untuk maju mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa," katanya. Ketiga, para perempuan harus memantaskan diri dengan meningkatkan kapasitas SDM dan terus belajar agar mereka yang duduk di jabatan publik bisa mewarnai pengambilan keputusan. Acara selanjutnya adalah seminar yang diisi oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU kabupaten Bojonegoro, Fatma Lestari. Dalam pemaparannya, Fatma menguraikan manfaat perempuan berpolitik untuk membawa isu perempuan dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. "Oleh sebab itu, sangat penting bagi caleg perempuan untuk mengenali dan memahami isu perempuan di daerah pemilihannya," ungkapnya. (mit/pin)

Selengkapnya
Selasa, 19 Oktober 2021 00:00
362

Pelantikan Badan Ad Hoc Dalam Program Knowledge Sharing

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Program Knowledge Sharing via zoom meeting yang digagas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur kali ini mengangkat tema pelantikan badan ad hoc untuk Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Adapun narasumber yang hadir antara lain Mustofirin dari KPU Kabupaten Bojonegoro, dan Rafiqi dari KPU Kabupaten Sumenep, Selasa (19/10/2021). KPU Provinsi Jawa Timur kembali menggelar program knowledge sharing yang diikuti 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Pada sesi pertama, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bojonegoro, Mustofirin menyampaikan bahwa Ketua KPU Kabupaten/Kota merupakan pejabat yang memiliki kewenangan melantik PPK dan PPS. Sedangkan KPPS dapat dilantik oleh Ketua PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota. "Sedangkan peserta yang dilantik adalah tenaga ad hoc yang ditetapkan Ketua KPU Kabupaten/Kota atau ditetapkan atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota," ungkapnya. Adapun persiapan dukungan administrasi yang diperlukan antara lain salinan Surat Keputusan (SK), Pakta Integritas, Daftar Hadir, serta Naskah Dinas (Berita Acara Pelantikan dan Surat Tugas). Pada sesi kedua, penyaji Rafiqi dari KPU Kabupaten Sumenep menyampaikan tujuan dilaksanakannya pelantikan badan ad hoc. "Agar memenuhi asas transparansi dan publikasi, berkepastian hukum, sekaligus sebagai penanda dimulainya masa kerja badan ad hoc,"katanya. Di penghujung kegiatan sharing knowledge, Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Timur, Rochani menjelaskan beberapa hal terkait prinsip pelantikan, antara lain pelantikan dilakukan untuk mengakhiri rekrutmen, dilakukan sebelum menjalankan tugas, dan ketika memasuki masa kerja. (mit/rin)

Selengkapnya
Senin, 18 Oktober 2021 00:00
607

KPU Bojonegoro Gelar Rakor Persiapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di aula lantai 2 kantor KPU Kabupaten Bojonegoro, Senin (18/10/2021). Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro Fatkhur Rohman menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya rakor ini sebagai upaya untuk memperbarui informasi terkait Pemilu dan Pemilihan 2024 mendatang. Disebutkan bahwa sementara ini Pemerintah, DPR, dan KPU RI belum menemukan kesepakatan terkait jadwal dan tahapan Pemilu 2024. KPU mengusulkan pemungutan suara tanggal 21 Februari 2024, sedangkan Pemerintah mengusulkan 15 Mei 2024 sebagai tanggal pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Namun, usul Pemerintah tersebut juga belum mendapat dukungan DPR. "Apabila 15 Mei 2024 dipilih sebagai hari H Pileg dan Pilpres, maka dikhawatirkan waktunya terlalu berhimpitan dengan pelaksanaan Pemilihan yang dijadwalkan tanggal 27 November 2024,"katanya. Dalam kesempatan itu, Rohman juga menguraikan tentang simulasi tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, SDM penyelenggara, serta anggaran Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Acara selanjutnya diisi oleh Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Fatma Lestari yang  memaparkan penataan Daerah pemilihan (Dapil) dan mekanisme penghitungan alokasi kursi di DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah penduduk. Kegiatan berlangsung lancar dan dihadiri pengurus partai politik, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, serta Bakesbangpol. (mit/pin)

Selengkapnya