Berita Terkini

Selasa, 05 Oktober 2021 00:00
382

Pendidikan Pemilih Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu dan Pemilihan dalam Webinar DP3 Seri 4

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro mengikuti webinar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) seri 4 yang diselenggarakan KPU RI melalui channel Youtube. Tema yang diangkat kali ini adalah pendidikan pemilih dalam pencegahan politik uang pada Pemilu dan Pemilihan, Selasa (05/10/2021) Dalam arahannya, Ketua KPU RI, Ilham Saputra menyampaikan bahwa KPU tidak hanya bertugas menyelenggarakan Pemilu, tetapi juga bertugas untuk memberikan penyadaran pada masyarakat melalui Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) agar seluruh proses tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung dengan baik. "Salah satu kriteria kuatnya demokrasi di suatu negara adalah free and fair election, dimana Pemilunya berlangsung dengan minim tindakan yang melanggar peraturan," katanya. Ditambahkan Ilham, bahwa politik uang dinilai sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, atau diarahkan untuk memilih calon tertentu. Oleh karena KPU bekerja berdasarkan Undang-Undang, maka KPU juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bagaimana kerusakan yang ditimbulkan dalam praktik politik uang dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. "Kami berharap, dengan program pendidikan pemilih ini bisa meningkatkan kesadaran publik bahwa politik uang bisa mencederai Pemilu kita yang seharusnya free and fair election tadi," ungkapnya. Terkait tema webinar kali ini, hadir para narasumber antara lain Hasyim Asy'ari (Anggota KPU RI), Kumbul K.S dari KPK, Sri Budi Eko Wardani dari Universitas Indonesia, dan August Mellaz dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. (mit/pin)

Selengkapnya
Jumat, 01 Oktober 2021 00:00
632

KPU Bojonegoro Ikuti FGD Sharing Experience Penggunaan Sirekap Pada Pemilihan 2020

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro menghadiri Forum Group Discussion (FGD) via zoom meeting yang digelar KPU RI untuk menyimak pengalaman sejumlah KPU Kabupaten/Kota yang berhasil mengaplikasikan Sirekap dalam Pemilihan 2020. Adapun peserta yang diundang adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia, Jumat (01/10/2021) Dalam sambutan pembukaan, Ketua KPU RI Ilham Saputra menyampaikan bahwa forum FGD ini dimaksudkan sebagai ajang berbagi pengalaman KPU Kabupaten/Kota terkait penggunaan Sirekap pada Pemilihan 2020 lalu untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini pada Pemilihan dan Pemilu 2024. Selanjutnya, narasumber pertama Munawir Ridwan dari KPU Kabupaten Majene memaparkan kesan umum Sirekap. "Menurut kami, fitur aplikasi Sirekap cukup mudah dipahami. Dari segi tampilan juga cukup simpel dan familiar," katanya. Dijelaskan Munawir bahwa kondisi Kabupaten Majene sebanyak 20 persen TPS berada di blank spot area karena mayoritas TPS di wilayah pegunungan. Hal ini menyulitkan petugas KPPS mengingat medan tempuh menuju titik jaringan internet kuat sangat berat, apalagi jika dihadapkan pada musim hujan. Narasumber kedua Asmul dari KPU Kabupaten Konawe Utara, menuturkan pengalaman penggunaan aplikasi Sirekap. "Awalnya kami menemui beberapa kendala teknis seperti gagal menginstal aplikasi, kemudian gagal login hingga gagal mendaftarkan kode akses," tuturnya. Namun demikian, berbagai permasalahan tersebut dapat diatasi berkat komitmen dan kerja keras jajaran penyelenggara, khususnya badan ad hoc, sehingga berhasil menyelesaikan seratus persen Sirekap. Narasumber terakhir Iswanto dari KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan penuh semangat menguraikan strategi penggunaan Sirekap di daerah tertinggal. "Operator pembantu yang ada di kecamatan dibantu operator  web rekap kecamatan  memfoto C-Hasil saat dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan," jelasnya. Proses selanjutnya, operator pembantu membawa semua dokumen foto C-Hasil untuk diteruskan ke KPU Kabupaten. Kemudian operator utama KPU Kabupaten memverifikasi dan mengunggah C-Hasil, sedangkan rekapitulasi tingkat Kabupaten dilakukan melalui alat bantu Web Rekap secara online. (mit/pin)

Selengkapnya
Rabu, 20 Januari 2021 00:00
385

KPU Kabupaten Bojonegoro Gelar Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Memasuki awal tahun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Kerja Awal Tahun dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Rabu (20/01/2021). Acara dibuka Rabu pagi sekira pukul 09.00 WIB oleh Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Fatkhur Rohman. Peserta rapat kerja terdiri dari jajaran Komisioner, Sekretariat, dan Tenaga Kontrak KPU Kabupaten Bojonegoro. Perjanjian Kinerja dilakukan antara Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro sebagai Pihak Pertama dengan Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro selaku Pihak Kedua. Ada dua belas poin yang terangkum dalam perjanjian tersebut antara lain terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien serta terwujudnya manajemen kelembagaan yang transparan dan akuntabel. Dalam kesempatan ini, Fatkhur Rohman menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja yang baik dari KPU Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2020, sekaligus harapannya di tahun anggaran 2021. "Kami sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian kinerja ini memiliki target-target yang mudah-mudahan bisa tercapai di tahun 2021. Begitu pula dengan Sekretariat sebagai pelaksana, semoga mampu menjalankan tugas dengan tuntas," katanya. (mit/pin)  

Selengkapnya
Sabtu, 02 Januari 2021 00:00
387

Selamat, KPU RI Berhasil Pertahankan Predikat Terbaik I JDIH Nasional

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) patut berbangga. Pada penganugerahan penghargaan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), KPU RI kembali meraih predikat Terbaik I Kategori Lembaga Nonstruktural, Kamis (02/01/2021). Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyampaikan harapannya terkait keberadaan JDIH sebagai bukti kehadiran negara di tengah masyarakat dalam rangka pemenuhan informasi hukum. "Kami berharap, JDIHN menjadi khasanah dokumen hukum di tanah air. Demikian pula prestasi yang telah dicapai ini semoga menjadi inspirasi dan motivasi untuk memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat," katanya. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Yasonna Laoly kepada Ketua KPU RI, Ilham Saputra. Sebagaimana diketahui, penghargaan dalam kategori yang sama telah diterima KPU RI dua tahun berturut turut yaitu tahun 2019 dan 2020. Keberhasilan mempertahankan prestasi ini, diakui Ilham perlu dibarengi dengan inovasi informasi hukum. "Masifnya perkembangan teknologi perlu disikapi dengan layanan informasi yang lebih mudah dan cepat. Untuk itu, masyarakat harus bisa mengakses produk hukum KPU, agar memahami bagaimana tahapan-tahapan dan mekanisme Pemilu bekerja," ungkapnya. (mit/pin)

Selengkapnya