Berita Terkini

828

Rapat Evaluasi Keuangan dan Kinerja Pemilu 2024 dengan Sekretariat PPK se-Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Selasa (28/11), KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi Keuangan dan Kinerja Pemilu Tahun 2024 dengan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan rakor mengundang Sekretariat PPK se-Kabupaten Bojonegoro dan narasumber dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bojonegoro (KPPN) Bojonegoro. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Fatkhur Rohman. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber. Materi pertama oleh Dwi Ratnasari, KPPN Bojonegoro, mengenai Tata Cara Pelaksaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilu 2024. Materi yang kedua oleh Reza Aditya Wardhana, Kejaksaan Negeri Bojonegoro, mengenai Peran dan Fungsi Intelejen dalam Pengamanan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. (humas/nis)


Selengkapnya
1008

Rakor Logistik Pemilu 2024 dengan PPK se-Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Senin (27/11), KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Logistik Pemilu Tahun 2024 dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan rakor mengundang seluruh PPK se-Kabupaten Bojonegoro serta narasumber dari Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro Periode 2003-2014 dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Fatkhur Rohman, Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, menyampaikan mengenai Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang saat ini sedang berjalan, yaitu kampanye, persiapan rekrutmen KPPS, dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara. Narasumber pertama, yaitu Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro periode 2003-2014, Mundzar Fahman, mengajak peserta untuk dialog interaktif. “Ingat dan camkan betul asas-asas dalam penyelenggaraan pemilu, ingat dan resapi betul sumpah dan janji saat pelantikan, laksanakanlah tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu sesuai peraturan yang berlaku dan penuh tanggung jawab, serta penyelenggara pemilu harus punya rasa malu, malu kepada masyarakat jika pelaksanaan pemilu kacau atau hasil pemilu di daerahnya ada kekurangan,” pesannya kepada PPK se-Kabupaten Bojonegoro. Narasumber kedua, yaitu Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Reza Aditya Wardhana, menegaskan mengenai proyeksi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. (humas/nis)


Selengkapnya
807

Media Gathering bersama Stakeholders dalam rangka Pemilu 2024

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id – Jumat (24/11), KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan Media Gathering bersama Stakeholders dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan di Convention Hall Hotel Dewarna Bojonegoro yang dihadiri oleh jurnalis di Kabupaten Bojonegoro yang tergabung dalam Forum Jurnalis Tv Bojonegoro (FJTB), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Mustofirin, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bojonegoro yang menekankan mengenai Iklan Kampanye. Selanjutnya, materi dari Teguh Budi Utomo, jurnalis Banyuurip, dan yang terakhir materi dari Sudjatmiko, jurnalis Tempo. Teguh Budi Utomo menyampaikan materi dengan judul Mengawal Demokrasi. Teguh menekankan kepada peserta bahwa pers mempunyai kode etik dan aturan yang tidak boleh dilanggar. “Kita pers punya aturan, punya kode etik, dan tidak boleh kita langgar. Gunakan etik profesi kita, tanpa itu, kita dianggap tidak profesional,” tegasnya. (humas/nis)


Selengkapnya
847

Rakor Penentuan Titik Lokasi Pemasangan APK Pemilu Tahun 2024

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Senin (20/11), KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penentuan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Media Center KPU Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan Rakor dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Bojonegoro, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bojonegoro. Fatkhur Rohman, Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro dalam sambutannya menyampaikan harapannya terkait Kampanye Pemilu Tahun 2024. “Harapannya, Kampanye Pemilu Tahun 2024 yang berlangsung pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 dapat berjalan lancar,” harapnya. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi materi oleh 3 (tiga) pemateri dari KPU Kabupaten Bojonegoro, Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, dan Polres Bojonegoro. Materi pertama disampaikan oleh Mustofirin, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Bojonegoro mengenai Keputusan KPU Nomor 1621 dan 1622 Tahun 2023. Materi kedua disampaikan oleh Arief Nanang Sugianto, Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro mengenai Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2017. Kasatpol PP menegaskan mengenai lokasi yang dilarang untuk pemasangan APK. “Kami berkoordinasi dengan stakeholders, kami berterima kasih kepada peserta pemilu di Kabupaten Bojonegoro karena sudah mau menahan diri untuk tidak memasang APK sebelum waktunya,” ujarnya. Materi ketiga disampaikan oleh Joko Sutrisno, Kasat Intel Polres Bojonegoro mengenai STTP Kampanye Pemilu. (humas/nis)


Selengkapnya
866

Penandatanganan NPHD Pilkada 2024 bagi Penyelenggara Pemilu

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Selasa (7/11), KPU Kabupaten Bojonegoro menghadiri undangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bagi Penyelenggara Pemilu. Kegiatan penandatanganan NPHD Pilkada 2024 dilaksanakan di Graha Buana Pukul 11.00 WIB dan turut dihadiri P.J. Bupati Bojonegoro beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Fatkhur Rohman, Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas kerjasama dan supportnya selama Tahapan Pemilu dan Pilkada 2024. “Semoga anggaran yang dihibahkan ke KPU, dapat dimanfaatkan dan dipergunakan dengan baik. Mari kita bangun komunikasi yang lebih baik lagi dan semoga anggaran Pilkada 2024 dapat tercukupi dan Tahapan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar,” harapnya. Handoko SHW, Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, menyampaikan harapannya agar sinergitas yang sudah terbangun antara Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bojonegoro (Bawaslu dan KPU) dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tetap terjaga. “Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu langkah untuk kegiatan Pilkada Tahun 2024. Semoga anggaran yang dihibahkan dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Kegiatan hari ini merupakan langkah yang baik dan langkah pertama kita untuk menyukseskan Pilkada Tahun 2024. Harapan saya dan tentunya kita semua, semoga Pilkada Tahun 2024 berjalan lancar,” ucap P.J. Bupati Andriyanto dalam sambutannya. Selanjutnya, penandatanganan Dokumen NPHD Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan dilanjutkan dengan ramah tamah. (humas/nis)


Selengkapnya
843

Rakor Penentuan Titik Lokasi Kampanye Pemilu Tahun 2024 dengan PPK se-Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id - Senin (6/11), KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penentuan Titik Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama PPK se-Kabupaten Bojonegoro. Rakor dimulai Pukul 14.00 WIB dan dihadiri oleh PPK Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM dan Divisi Hukum dan Pengawasan serta Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Acara dibuka oleh Mustofirin, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Bojonegoro dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai Kampanye Pemilu Tahun 2024, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan di Kabupaten Bojonegoro, dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Robby Adi Perwira, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bojonegoro mengenai Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye menurut UU Pemilu. Selanjutnya, sesi diskusi dengan PPK diikuti penyampaian contoh template Produk Hukum Titik Lokasi Alat Peraga Kampanye yang nantinya harus dibuat oleh PPK dan PPS. Mustofirin juga menyampaikan bahwa PPK dan PPS diminta untuk berkoordinasi kesamping dan kebawah dalam kaitannya dengan Penentuan Titik Lokasi Alat Peraga Kampanye. (humas/nis)


Selengkapnya