Bojonegoro, https://kab-bojonegoro.kpu.go.id/ - Selasa (21/2), KPU Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi Verifiksi Faktual Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan rakor dilaksanakan di Lantai 2 KPU Kabupaten Bojonegoro dengan mengundang Ketua dan Divisi Teknis Penyelenggaraan PPK se-Kabupaten Bojonegoro serta Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Fatkhur Rohman, mengingatkan mengenai pentingnya Laporan Keuangan. “Di KPU, kita harapannya semua berjalan sukses dalam Penyelenggaraan Pemilu dan yang tidak kalah penting sukses laporan keuangan. Laporan keuangan ini penting, karena tiap tahun KPU ada pemeriksaan internal maupun eksternal. Jadi, saya ingatkan kepada teman-teman semua bahwa laporan keuangan ini penting, harap disiplin dalam kaitannya dengan SPJ,” tegasnya.

Mustofirin, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM menyampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro akan menjadi salah satu kabupaten yang dilalui untuk Kirab Pemilu. Selain itu, kedepannya akan ada sosialisasi berkaitan dengan Dapil di tiap kecamatan dan spanduk coklit di setiap desa.

Mujiono, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyampaikan hubungan KPU dan Bawaslu dalam tahap Pencalonan DPD adalah saling menguatkan. “Dari data yang ada, kita kuatkan dengan hasil pengawasan oleh kami. Potensi sengketa yang ada yaitu ketika bakal calon anggota tidak diterima menjadi calon anggota DPD kerana dukungan calon DPD tersebut di TMS-kan,” ungkapnya.

Muchamad Muchlisin, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi turut menyampaikan mengenai perkembangan Pantarlih. “Bapak/Ibu Ketua yang kurang tahu informasi mengenai perkembangan Pantarlih, bisa ditanyakan kepada divisi yang membidangi. Kemudian, ketika ada kegiatan tolong dikomunikasikan dengan semua divisi agar dapat bagi tugas. Saya harap koordinasi di tingkat PPK bisa clear, jadi bisa memantau perkembangan Pantarlih di PPS masing-masing. Kemarin ada supervisi dari KPU Provinsi, sehingga setelah ini akan mengadakan zoom dengan Divisi Data PPK dan Divisi Data PPS. Saya tekankan terkait pantarlih, setelah ini, saya harapkan teman-teman mengingatkan Divisi Data untuk mengingatkan Pantarlih agar setiap hari ada laporan karena saya harapkan akhir bulan ini sudah selesai. Sebelum tanggal 14 Maret sudah selesai. Karena saya harapkan nanti akan ada evaluasi kerja Pantarlih di 10 hari terakhir, agar ketika memang ada evaluasi, bisa langsung diperbaiki dan masih ada waktu,” ujarnya.

“Agar ditekankan, antar Pantarlih dengan PPS saling koordinasi. Per TPS tidak boleh lebih dari 300,” tegasnya.

Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro, Adityarini Nugrahayu, turut menyampaikan informasi mengenai keuangan dan laporan keuangan. “Saya berharap komunikasinya diperbaiki. Jangan sampai komunikasi terputus, PPK ke PPS, PPS ke Pantarlih atau KPPS,” pesannya.

Sebelum acara ditutup, Fatma Lestari, Divisi Teknis Penyelenggaraan menyampaikan beberapa pesan. “Ada fitur baru di silon yaitu jam verifikasi faktual. Dokumentasi penting terkait verfak DPD. Saya harapkan teman-teman membuat kronologi dan catatan terkait verfak dan dokumentasi. Sekali lagi saya tekankan, ini penting ya. Pesan terpenting saya, kalau ada pihak luar yang meminta data-data yang dikecualikan, jangan diberikan. Harap berkoordinasi dengan kami terlebih dahulu,” tekannya. (humas/nis)