KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOJONEGORO

TUGAS DAN WEWENANG

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

A      Tugas  dan  wewenang  KPU  Kabupaten/Kota  dalam penyelenggaraan  Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

1. Menjabarkan  program  dan  melaksanakan  anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan  semua  tahapan  penyelenggaraan  di kabupaten/kota  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk  PPK,  PPS,  dan  KPPS  dalam  wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan  dan  mengendalikan  tahapan penyelenggaraan  oleh  PPK,  PPS,  dan  KPPS  dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan  data  pemilih  berdasarkan  data kependudukan  yang  disiapkan  dan  diserahkan  oleh Pemerintah  dengan  memperhatikan  data  Pemilu dan/atau  pemilihan  gubernur,  bupati,  dan  walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan  dan  mengumumkan  hasil  rekapitulasi penghitungan  suara  Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  berdasarkan  hasil rekapitulasi   penghitungan  suara  di  PPK  dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Melakukan  dan  mengumumkan  rekapitulasi  hasil penghitungan  suara  Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. Membuat  berita  acara  penghitungan  suara  dan sertifikat  penghitungan  suara  serta  wajib
10. Menyerahkannya  kepada  saksi  peserta  Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
11. Menerbitkan  keputusan  KPU  Kabupaten/Kota  untuk mengesahkan  hasil  Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  dan mengumumkannya;
12. Mengumumkan  calon  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  terpilih  sesuai  dengan alokasi  jumlah  kursi  setiap  daerah  pemilihan  di kabupaten/kota  yang  bersangkutan  dan  membuat berita acaranya;
13. Menindaklanjuti  dengan  segera  temuan  dan  laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
14. Mengenakan  sanksi  administratif  dan/atau menonaktifkan  sementara  anggota  PPK,  anggota  PPS, sekretaris  KPU  Kabupaten/Kota,  dan  pegawai sekretariat  KPU  Kabupaten/Kota  yang  terbukti melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan terganggunya  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu berdasarkan  rekomendasi  Panwaslu  Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Menyelenggarakan  sosialisasi  penyelenggaraan  Pemilu dan/atau  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
16. Melakukan  evaluasi  dan  membuat  laporan  setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
17. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh  KPU,  KPU  Provinsi,  dan/atau  peraturan perundang-undangan.

 

B     Tugas  dan  wewenang  KPU  Kabupaten/Kota  dalam penyelenggaraan  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden meliputi:

1. Menjabarkan  program  dan  melaksanakan  anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan  semua  tahapan  penyelenggaraan  di kabupaten/kota  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk  PPK,  PPS,  dan  KPPS  dalam  wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan  dan  mengendalikan  tahapan penyelenggaraan  oleh  PPK,  PPS,  dan  KPPS  dalam wilayah kerjanya;
5. Memutakhirkan  data  pemilih  berdasarkan  data kependudukan  yang  disiapkan  dan  diserahkan  oleh Pemerintah  dengan  memperhatikan  data  Pemilu dan/atau  pemilihan  gubernur,  bupati,  dan  walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. Melakukan  rekapitulasi  hasil  penghitungan  suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang  bersangkutan  berdasarkan  hasil  rekapitulasi penghitungan  suara  di  PPK  dengan  membuat  berita acara  penghitungan  suara  dan  sertifikat  hasil penghitungan suara;
8. Membuat  berita  acara  penghitungan  suara  dan sertifikat  penghitungan  suara  serta  wajib
9. Menyerahkannya  kepada  saksi  peserta  Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
10. Menindaklanjuti  dengan  segera  rekomendasi  Panwaslu Kabupaten/Kota  atas  temuan  dan  laporan  adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
11. Mengenakan  sanksi  administratif  dan/atau menonaktifkan  sementara  anggota  PPK,  anggota  PPS, sekretaris  KPU  Kabupaten/Kota,  dan  pegawai sekretariat  KPU  Kabupaten/Kota  yang  terbukti melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan terganggunya  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu berdasarkan  rekomendasi  Panwaslu  Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Melaksanakan  sosialisasi  penyelenggaraan  Pemilu dan/atau  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
13. Melakukan  evaluasi  dan  membuat  laporan  setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
14. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh  KPU,  KPU  Provinsi,  dan/atau  peraturan perundang-undangan.

 

C      Tugas  dan  wewenang  KPU  Kabupaten/Kota  dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

1. Merencanakan  program,  anggaran,  dan  jadwal pemilihan bupati/walikota;
2. Menyusun  dan  menetapkan  tata  kerja  KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota  dengan  memperhatikan  pedoman  dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menyusun  dan  menetapkan  pedoman  teknis  untuk setiap  tahapan  penyelenggaraan  pemilihan bupati/walikota  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk  PPK,  PPS,  dan  KPPS  dalam  pemilihan gubernur  serta  pemilihan  bupati/walikota  dalam wilayah kerjanya;
5. Mengoordinasikan,  menyelenggarakan,  dan mengendalikan  semua  tahapan  penyelenggaraan pemilihan  bupati/walikota  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dengan memperhatikan  pedoman  dari  KPU  dan/atau  KPU Provinsi;
6. Menerima  daftar  pemilih  dari  PPK  dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
7. Memutakhirkan  data  pemilih  berdasarkan  data kependudukan  yang  disiapkan  dan  diserahkan  oleh Pemerintah  dengan  memperhatikan  data  pemilu dan/atau  pemilihan  gubernur  dan  bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
8. Menerima  daftar  pemilih  dari  PPK  dalam penyelenggaraan  pemilihan  gubernur  dan
9. Menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
10. Menetapkan  calon  bupati/walikota  yang  telah memenuhi persyaratan;
11. Menetapkan  dan  mengumumkan  hasil  rekapitulasi penghitungan  suara  pemilihan  bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh  PPK  di  wilayah  kabupaten/kota  yang bersangkutan;
12. Membuat  berita  acara  penghitungan  suara  serta membuat  sertifikat  penghitungan  suara  dan  wajib menyerahkannya  kepada  saksi  peserta  pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
13. Menerbitkan  keputusan  KPU  Kabupaten/Kota  untuk mengesahkan  hasil  pemilihan  bupati/walikota  dan mengumumkannya;
14. Mengumumkan  calon  bupati/walikota  terpilih  dan dibuatkan berita acaranya;
15. Melaporkan  hasil  pemilihan  bupati/walikota  kepada KPU melalui KPU Provinsi;
16. Menindaklanjuti  dengan  segera  rekomendasi  Panwaslu Kabupaten/Kota  atas  temuan  dan  laporan  adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
17. Mengenakan  sanksi  administratif  dan/atau menonaktifkan  sementara  anggota  PPK,  anggota  PPS, sekretaris  KPU  Kabupaten/Kota,  dan  pegawai sekretariat  KPU  Kabupaten/Kota  yang  terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan  penyelenggaraan  pemilihan  berdasarkan rekomendasi  Panwaslu  Kabupaten/Kota  dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melaksanakan  sosialisasi  penyelenggaraan  pemilihan gubernur,  bupati,  dan  walikota  dan/atau  yang berkaitan  dengan  tugas  KPU  Kabupaten/Kota  kepada masyarakat;
19. Melaksanakan  tugas  dan  wewenang  yang  berkaitan dengan  pemilihan  gubernur  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan  pedoman  KPU dan/atau KPU Provinsi;
20. Melakukan  evaluasi  dan  membuat  laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
21. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  Menteri Dalam  Negeri,  bupati/walikota,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh  KPU,  KPU  Provinsi,  dan/atau  yang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

D      KPU  Kabupaten/Kota  dalam  Pemilu  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden,  dan  pemilihan  gubernur,  bupati,  dan  walikota berkewajiban:

1. Melaksanakan  semua  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan  peserta  Pemilu  dan  pasangan  calon presiden  dan  wakil  presiden,  calon  gubernur,  bupati, dan walikota secara adil dan setara;
3. Menyampaikan  semua  informasi  penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;
5. Menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  semua kegiatan  penyelenggaraan  Pemilu  kepada  KPU  melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola,  memelihara,  dan  merawat  arsip/dokumen serta  melaksanakan  penyusutannya  berdasarkan jadwal  retensi  arsip  yang  disusun  oleh  KPU Kabupaten/Kota  dan  lembaga  kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
7. Mengelola  barang  inventaris  KPU  Kabupaten/Kota berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;
8. Menyampaikan  laporan  periodik  mengenai  tahapan penyelenggaraan  Pemilu  kepada  KPU  dan  KPU  Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat  berita  acara  pada  setiap  rapat  pleno  KPU Kabupaten/Kota  dan  ditandatangani  oleh  ketua  dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Menyampaikan  data  hasil  pemilu  dari  tiap-tiap  TPS pada  tingkat  kabupaten/kota  kepada  peserta  pemilu paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  rekapitulasi  di kabupaten/kota;
11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.