Melihat Partai Politik Di Indonesia (Siapa Salah…?! Wakil Rakyat/Rakyat)

Melihat Partai Politik Di Indonesia

(Siapa Salah…?!  Wakil Rakyat/Rakyat)

Setyo Wahono

SETYO WAHONO

Div. Sosialisasi dan Pendidikan pemilih KPU Kab. Bojonegoro

 

Introduction

Dua tahun berturut-turut di Indonesia telah dilaksanakan tiga kali pemilu; Tahun 2014 dilaksanakan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian di tahun 2015 disusul dengan Pilkada serentak di beberapa kabupaten kota (tahap pertama).

Efuria demokrasi begitu terasa dengan gegap gempitanya partai politik dan  masyarakat dalam menyambut pemilu. Partai politik sibuk mensosialisasikan calonnya dan masyarakat menikmati suguhan cara sosialisasi yang disampaikan partai politik untuk mencari simpati dengan menyampaikan visi dan misinya.

Dilihat dari sistemnya, baik penyelenggara maupun pemerintah telah berupaya untuk menyelenggarakan demokrasi dengan sebaik-baiknya melalui UU dan Peraturan-peraturan tentang pemilu, dengan harapan proses pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik, serta berharap produk  pemilu dapat tercipta pemerintahan yang kuat dan legitimate.
Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi dan sebagai salah satu elemen yang terlibat langsung dalam demokratisasi mengemban dan memikul tanggung jawab besar mengemban amanah rakat.

Dengan pesta demokrasi inilah partai-partai politik bersaing untuk mewujudkan cita-citanya dan eksistensinya dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Dengan pesta demokrasi (pemilu) ini partai politik bisa mensupplay penguasa baru yang merupakan konversi dari suara rakyat yang diwakili.

Sehingga di Negara Indonesia dan Negara demokrasi pada umummya setiap pergantian rezim kekuasaan akan merubah arah kebijakan pemerintah.

Partai Politik Dan Rakyat

Dalam  sistem Negara demokrasi  partai politik  menjadi institusi yang hakiki dan peran yang strategis, karena partai politik adalah penyangga demokrasi, yang mana harus ada, karena kebutuhan yang terus menerus  antara masyarakat  dengan pemerintah, tujuan partai politik sebagai wadah penampungan aspirasi rakyat adalah untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik dan implementasinya harus di bangun dengan keterlibatan masyarakat dalam melakukan kontrol.

Sebagai penyangga demokrasi sudah seharusnya partai politik bisa memberi rasa nyaman pada rakyat, namun yang bisa dilihat pada akhir-akhir ini di Indonesia, pilar demokrasi saling beradu kuat , mereka hanya mementingkan kepentingan kelompoknya, baik didalam internal partai maupun dengan partai yang lain dalam rangka membangun rezim.

Dilihat dari fungsi, partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisai politik, agregasi politik dan rekrutmen, sehingga partai politik mempengaruhi sistem perpolitikan di dalam Negara demokrasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa peranan partai politik adalah sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi, artikulasi dan agregasi kepentingan yang dilakukan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk mempengaruhi kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa, mengembangkan kehidupan demokrasi.

Partai Politik sebagai organisasi yang dapat mempengaruhi berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dengan karakteristik yang demikian maka sudah seharusnya jajaran di partai memiliki pemahaman yang kuat mengenai tugas dan fungsi serta tujuan negara,  sehingga jajaran partai mampu dan siap mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Harapan ini akan sulit terwujud bila partai politik tidak bisa membangun demokrasi yang sehat dalam organisasinya.

Kelemahan manajemen partai ini menjadi sangat lazim di Indonesia, dengan tidak adanya prosedur demokrasi di dalam partai poitik,  terutama dalam  pemilihan structural kepengurusan mulai mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat yang berakibat terhentinya profesionalisme partai dan mandeknya regenerasi.

Melihat posisi partai politik yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan, maka rakyat yang telah menitipkan suaranya ke partai politik melalui salah satu kadernya, sudah selazimnya rakyat berharap banyak kepada parati politik untuk bisa memperjuangkan hak dan nasibnya untuk bisa diakomodir dalam arah kebijakan pemerintahan. Di setiap pesta demokrasi rakyat sebagai pemegang hak suara selalu menjadi obyek yang dipersalahkan karena rakyat dianggap hanya berpikir sesaat atau transaksional, padahal rakyat juga punya harapan yang ideal yang sejalan dengan tujuan negara demokrasi.  Harapan dan tuntutan rakyat ini idealnya juga perlu dipertanyakan, apakah rakyat sebagai pemegang hak suara untuk memilih wakilnya juga  sudah dilakukan dengan cerdas? Apakah partai politik menyampaikan visi misi dangan tepat dan membangun pendidikan politik yang sehat? Apakah regulasi dan pemahaman rakyat tentang pemilu juga bisa terakomodir dan tersampaikan dengan baik?

Kecerdasan yang dimiliki rakyat untuk memilih wakilnya berdasarkan beberapa penelitian tidak hanya menjadi pekerjaan rumah penyelenggara pemilu, paratai politik atau pemerintah, akan tetapi pekerjaan rumah ini perlu kesadaran bersama untuk membangun system sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Sebetulnya pemerintah, partai politik dan penyelenggara sudah membangun system dan aturan-aturan yang jelas yang mengatur tentang kewajiban dan hak serta pelaksanaan pesta demokrasinya. Regulasi yang telah diatur ini kadang masih dilanggar karena masih lemahnya pemahaman, masih kurangnya kesadaran dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat terkait aturan yang telah dibuat.

Oleh karena itu alam demokrasi yang telah dibuka dan diatur dengan jelas di negara Indonesia ini harus dibangun dan didukung dengan kesadaran pribadi selaku warga negara agar tujuan dari demokrasi ini bisa betul-betul mampu menciptakan system pemerintahan yang diinginkan.

Kesimpulan

Partai politik mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan sistem pemerintahan, karena dalam negara demokrasi partai politik merupakan penyangga demokrasi, yang  bertujuan untuk  mendapatkan kekuasaan dengan medapat mandat menjalankan pemerintahan dari rakyat, dan rakyat berharap agar hak dan kewajiban bisa dipenuhi oleh negara.

Dalam mensukseskan demokrasi, perlu dibangun secara bersama-sama baik oleh pemerintah, partai politik, penyelenggara pemilu atau rakyat. Bila demokrasi tidak dibangun bersamaan maka bila ada rezim yang tidak bisa memenuhi harapan dan hak hidup masyarakat akan menjadi tanggung jawab bersama.

Untuk membangun demokrasi yang baik maka:

  1. Adanya regulasi tetang pemilu yang mengakomodir semua kepentingan dan kepastian hukum,
  2. Adanya dukungan dari pemerintah untuk bisa mendukung dan menjalankan regulasi tentang pemilu,
  3. Penyelanggara pemilu yang akuntabel, transparan dan kapabel,
  4. Adanya peran aktif masyarakat untuk mensukseskan pemilu.

 

 

Mengembalikan Kemandirian KPU “Tergadaikan” (Dalam rekrutmen PPS)

Oleh

Mustofirin, S.Pd.I

Divisi Hukum, Pengawasan, SDM, dan Organisasi

KPU Kabupaten Bojonegoro

pak firin

Penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas. Asas ini tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Salah satu asas yang menarik diurai adalah asas mandiri, keterbukaan dan adil. Kata “mandiri” secara harfiah adalah sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Misalkan seseorang yang menjalankan wirausa harus mampu hidup mandiri tidak bergantung dengan orang lain, mampu memberikan keputusan terhadap suatu masalah dalam usahanya. (http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-mandiri.html)

Sedangkan asas keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia. Sedangkan asas adil adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. (http://pemerintah.net/asas-penyelenggaraan-pemerintahan-negara/)

Prinsip asas mandiri,  keterbukaan dan adil masih belum sepenuhnya tercermin dalam kegiatan (mekanisme) rekruitmen Panitia Pemungutan Suara (PPS). KPU sebegai lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan PPS masih belum sepenuhnya mandiri. Kewenangan masih KPU  (baca: KPU Kabupaten) bergantung kepada Kepala Desa (Kades) atau sebutan lain/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain/Dewan Kelurahan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, “Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama Kades atau sebutan lain/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain/Dewan Kelurahan”.

Demikian juga dipertegas dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum/Provinsi Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, “KPU Kabupaten/Kota mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain”.

Dengan adanya fakta tersebut, masyarakat yang ingin menjadi anggota PPS harus seizin Kades/Kepala Kelurahan dan BPD, jika tidak diusulkan Kades dan BPD maka secara otomatis peluang berpartisipasi menjadi anggota PPS hilang.  Di sini ada ruang dikotomi hak, pertama, hak KPU sebagai lembaga yang mandiri, terbuka, dan adil, dan kedua, hak partisipasi masyarakat bergantung pada lembaga Kades dan BPD.

Pemilihan Kades Cermin Proses Politik

Kades adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia, Kades merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Kades ditetapkan melalui proses pemilihan politik. Proses ini tidak ubahnya pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, dan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

“Jabatan politik” ini tercermin dari mekanisme proses pemilihannya dilaksanakan serupa dengan proses politik presiden, gubernur dan bupati/walikota. Dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, Pemilihan Kades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota”. Kemudian dipertegas pada Pasal 37 ayat (1) “Calon Kades yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak”.

Kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43  Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Pasal 46  disebutkan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai  pemilihan Kades diatur dengan Peraturan Menteri”.

Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kades menyebutkan tahapan yang harus dilakukan oleh panitia pemilihan Kades meliputi : a). merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, b). merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada  Bupati/Walikota melalui camat, c). melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih, d). mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon, dan e). menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan.

Kemudian tahapan berikutnya, f). menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan, g). menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye, h). memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara, i). melaksanakan pemungutan suara, j). menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan,  k). menetapkan calon Kades terpilih, dan l). melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Yang harus disadari bersama, meskipun Kades merupakan “jabatan politik” namun partisipasi Kades dan BPD dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden, DPD, DPR, dan DPRD serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota mutlak dibutuhkan. Tetapi pentingnya peran ini tidak terus sertamerta memangkas hak atas asas mandiri,  keterbukaan dan adil yang dimiliki KPU dan hak partisipasi masyarakat dalam menjadi anggota PPS.

Dalam dinamika politik, kades merupakan sesosok cantik jelita nan seksi yang memiliki daya tarik untuk bagi para politisi untuk mendekatinya. Melibatkan para kades dalam proses meraih suara merupakan jalan yang efektif, mengingat sebagian masyarakat masih mendengar suara mereka. Pasukan Kades bisa menjangkau hingga level RT, hal ini tentu akan memberikan kemudahan dalam mempengaruhi pemilih untuk menentukan caleg yang akan dipilihnya.

Memang sangat sulit untuk menjerat para pelanggar hukum ini, semua berjalan secara rapi dan sistematis. Hampir dipastikan pengawas pemilu akan kesulitan untuk mencari bukti-bukti pelanggaran mereka. Semua berjalan seperti di film-film mafia, bergerak masif dan sulit untuk dijangkau oleh tangan penegak hukum.

Sedangkan kelurahan yang dipimpin lurah dan dipilih tidak melalui kegiatan politik melainkan penunjukan dari pemerintah kabupaten setempat yang dilakukan perumusan/penelitian dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pemerintah kabupaten setempat, meskipun begitu, tetap ada asas penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai. Setidaknya asas kemandirian KPU dalam rekruitmen, tidak ada keterbukaan dalam rekruitmen, dan tidak mencerminkan keadilan hak yang sama terhadap masyarakat untuk menjadi anggota PPS.

Peran Seksi PPS

PPS merupakan bagian organ tubuh KPU tak terpisahkan. Panitia pemungutan suara ditingkat desa ini memiliki peran seksi dalam perpolitikan didalam negeri, mereka memiliki peran ujung tombak setelah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS) dan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP). Jika loyalitasnya berbelok pada induknya tempat mereka menjalankan dan melaporkan tugas (KPU),  maka akan menciderai penyelenggaraan.

PPS seakan merupakan sosok mahluk yang berkepala dua, satu berkiblat pada KPU kabupaten/kota yang menetapkannya dan satunya Kades dan BPD yang mengusulkannya. Tugas penting PPS diantaranya terlibat terselesaikannya kegiatan pemutahiran data pemilih, sosialisasi, dan pungut hitung.

Mengembalikan Asas Mandiri

Partisipasi Kades dan BPD dalam suksesi pelaksanaan pemilihan umum presiden, DPD, DPR, dan DPRD serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota mutlak dibutuhkan. Namun peran sentralnya dalam rekrutmen PPS harus dikurangi. Semula mutlak atas usulan Kades dan BPD diharapkan ada pola rekrutmen yang lebih terbuka atau setidaknya KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mengangkat mengangkat anggota PPS dengan tetap mempertimbangkan Kades dan BPD.

Upaya ini untuk mengantisipasi, 1). Paska pemilihan Kades biasanya masih menyisakan konflik di desa, kecenderungan Kades akan memilih orang yang yang berasal dari pendukungnya, 2). mengantisipasi kecenderungan Kades yang terlibat dalam kegiatan politik praktis, 3). memberikan ruang yang sama kepada semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk terlibat menjadi anggota PPS.

Jika perubahan aturan perundang-undangan terutama dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dan secara mutatis mutandis diikuti dengan perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 yang mengatur usulan Kades dan DPD direvisi, ini dimaksudkan untuk menjaga asas kemandirian dan keterbukaan komisi pemilihan umum.

KPU BOJONEGORO

Jl. K.H.R. Moch. Rosyid No. 93 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro

(0353) 891760

kpubojonegoro@gmail.com

Facebook KPU Bojonegoro

Kontak Kami