Selamat Datang di Website KPU Bojonegoro   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Website KPU Bojonegoro

Warning: strtolower() expects parameter 1 to be string, object given in /home/bojonegoro/public_html/wp-content/themes/_s-master/archive.php on line 20

Mustofirin : PPK Harus Lebih Aktif Kelola Informasi Seputar Pemilu

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id. – Memasuki tahapan kampanye pemilu 2019, anggota PPK diminta lebih aktif dalam menyampaikan informasi ke masyarakat.  Demikian disampaikan Mustofirin,  Divisi SDM dan Parmas, dalam agenda evaluasi dan penilaian kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Selasa (20/02/2018).

“Saat ini tahapan pemilu telah memasuki masa kampanye, sehingga hal ini akan membutuhkan peran keaktifan anggota PPK untuk membantu KPU melaksanakan sosialisasi pemilu di tingkat bawah,” ujar Mustofirin, Divisi SDM dan Parmas mengawali prakatanya, Selasa siang.

Ia menjelaskan bahwa PPK juga harus meningkatkan keaktifan dalam pengelolaan informasi seputar pemilu. Berbagai APK dan APS yang telah disiapkan juga harus dibantu penyebarannya ke masyarakat luas hingga ke masyarakat lingkup paling kecil sekalipun, keluarga.

“Khususnya Divisi SDM dan Parmas agar lebih aktif lagi terkait pengelolaan informasi. Dimana market metode ini adalah sosialisasi, KPU RI menggunakan metode sosialisasi netizen dan sosialisasi keluarga,” jelasnya.

Ia menerangkan bahwa tugas PPK yang paling penting, PPK mampu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang pemilu. PPK harus mengenali dan mengetahui calon yang akan maju dalam Pilbup 2018. Karena hal ini nanti akan mempengaruhi partisipasi masyarakat.

“PPK juga harus mengenalkan para calon beserta visi misinya ini ke masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu juga memastikan seluruh calon pemilih yang telah memenuhi syarat terdaftar dalam Daftar Pemiih Tetap (DPT). PPK harus mampu melaksanakan sosialisasi ke masyarakat calon pemilih dan menjelaskan tata cara memilih yang benar ke masyarakat. (lyn)

KPU Bojonegoro Adakan Evaluasi dan Penilaian Kinerja PPK

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id. –  Dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja badan adhoc penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro menggelar acara evaluasi dan penilaian kinerja anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Sementara (PPS) Pemilu 2019.

Sekira pukul 09.00 WIB, pertemuan evaluasi dan penilaian kinerja anggota PPK se-Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan. Sebanyak 140 orang anggota PPK seluruh Bojonegoro dikumpulkan di Hotel Dewarna Bojoegoro. Mereka diberikan form penilaian yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, kemudian diminta memberikan penilaian kinerja anggota PPK satu kecamatan.

Usai melaksanakan penilaian kinerja, KPU melakukan evaluasi bersama dengan seluruh jajaran PPK 28 Kecamatan. Diawali dengan pembukaan oleh Moh Sapiq, selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro kemudian dilanjutkan dengan prakata evaluasi dari masing-masing Komisioner yag hadir, Divisi SDM dan Parmas Mustofirin, Divisi Teknis Penyelenggaraan Fatkhur Rohman, Divisi Keuangan Umum dan Logistik Supardi.

“Kegiatan kita sebagai penyelenggara pemilu sudah diatur dalam undang-undang. Sehingga kami mengingatkan kepada seluruh anggota badan adhoc KPU, khususnya PPK agar selalu menjaga etika penyelenggaraan pemilu,” ungkap Mustofirin, Divisi SDM dan Parmas mengawali, Selasa (20/02/2018).

Firin, panggilan akrabnya menyampaikan bahwa anggota PPK harus selalu menjaga kekompakan dan solidaritas sesama anggota PPK. Apabila muncul persoalan internal atau selisih paham agar segera diselesaikan dengan baik.

“Kerjakan dengan baik setiap tahapan kegiatan, apabila muncul persoalan selesaikan dengan baik. Masyarakat menanti suguhan-suguhan kita dalam Pemilu ini. Jadi apabila terjadi selisih paham antar sesama anggota baiknya segera diakhiri,” pesannya.

Sementara itu, Divisi Keuangan Umum dan Logistik Supardi, kembali mengingatkan kepada PPK agar lebih rapi dalam menyusun laporan dan surat pertanggung jawaban (SPJ) anggaran dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

“Kebutuhan anggaran saat ini bagi PPS juga harus segera dipenuhi. Semestinya dicek apa ada anggaran PPDP yang belum tersalurkan ke PPS melihat pada awal maret akan dilaksanakan pleno daftar pemilih,” tuturnya.

Acara dilanjutkan dengan diskusi dan evaluasi bersama kinerja PPK dengan  dipandu oleh Moh. Sapiq. Acara berakhir pukul 12.00 WIB dan dilanjutkan dengan pembagian seragam sosialisasi bagi anggota PPK. (lyn)

 

 

TIM KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO TAHUN 2018

Pengumuman Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2018

1.Drs. H. SOEHADI MOELJONO, MM. dan Hj. MITRO’ATIN, S.Pd.

TIM KAMPANYE Drs. H. SOEHADI MOELJONO, MM.-Hj. MITRO'ATIN, S.Pd.pdf

 

2.Dra. MAHFUDHOH, M.Si. dan Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si.

TIM KAMPANYE Dra. MAHFUDHOH, M.Si.-Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si.pdf

 

3.DR. Hj. ANNA MU’AWANAH dan Drs. H. BUDI IRAWANTO, M.Pd.

TIM KAMPANYE DR. Hj. ANNA MU'AWANAH-Drs. H. BUDI IRAWANTO, M.Pd.pdf

 

4.Drs. H. BASUKI, M.Pd., M.Pd.I. dan PUDJI DEWANTO, SH., MM.

TIM KAMPANYE Drs. H. BASUKI, M.Pd., M.Pd.I.-PUDJI DEWANTO, SH., MM.pdf

KPU Bojonegoro Gelar Deklarasi Kampanye Damai Pilbup 2018

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id. –  Memasuki masa kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro,  menggelar deklarasi kampanye damai, Minggu (18/02) pagi.

Sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Taman Rajekwesi Bojonegoro, KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan deklarasi kampanye damai anti hoax, anti uang dan anti politisasi isu sara (suku, agama, ras dan budaya) bersama para calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan berlaga di Pemilihan Bupati da Wakil Bupati 2018.

Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, M, Abdim Munib dalam sambutannya menyampaikan nahwa untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro dibutuhkan komitmen yang nyata oleh para pasangan calon.

“Pasangan calon yang sudah ditetapkan sebagai calon kini menjadi perhatian. Rakyat akan memperhatikan perilaku, ucapan dan tindakan akan menjadi tolok ukur dalam sikap politiknya dan ini akan menjadi sarana edukasi politik masyarakat Bojonegoro,” tutur M, Abdim Munib, Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Minggu (18/02/2018).

Deklarasi kampanye damai ini merujuk pada surat edaran KPU RI bernomor: 157/PL.03.4.SD/06/KPU/II/2018 tertangal 9 Februari. Menurut dia, dalam surat itu disebutkan perlunya deklarasi kampanye damai serentak Pemilihan Gubernur (Pilgub), Bupati/Wali Kota tahun 2018.

“Dalam deklarasi ini para calon bersama-sama kan saya bimbing mengucapkan naskah deklarasi kampanye anti hoaks, anti uang dan politisasi isu sara,” ujar Abdim Munib, kemudian memandu para calon mengucapkan naskah deklarasi tersebut.

Hadir dalam deklarasi tersebut, pasangan nomor urut 1 Soehadi Moeljono-Mitroatin. Pasangan  nomor urut 2 Mahfudhoh-Kuswiyanto. Pasangan nomor urut 3 Anna Muawanah-Budi Irawanto, serta pasangan nomor urut 4 Basuki-Pudji Dewanto. Keempatnya mengucapkan naskah deklarasi kampanye damai anti hoaks, anti uang dan politisasi isu SARA pada. (lyn)

Abdim Munib : Semua Unit Penyelenggara Pemilu Harus Netral

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id. – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, M. Abdim Munib, mengingatkan kepada para PPK untuk senantiasa menjaga netralitas dalam menjalankan tahapan Pilkada Serentak 2018.

Berkesempatan menyampaikan sambutan dalam acara bimtek PDP di aula lantai II KPU Kabupaten Bojonegoro, Kamis (15/02/2018), Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, M. Abdim Munib, mengingatkan kepada para PPK untuk bersikap netral dalam melalui setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur 2018.

“Semua unit penyelenggara pemilu harus netral, lalau dalam penyelenggaraan pilkada serentak ini seorang penyelenggara tidak netral berarti dia berbohong terhadap sumpah dan janjinya sewaktu dilantik menjadi penyelenggara pemilu,” tegas M. Abdim Munib, Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro,   Kamis (15/02/2018).

Munib menjelaskan, bahwa netralitas penyelenggara harus selalu dijaga, bukan hanya oleh KPU, akan tetapi PPK, PPS hingga KPPS dan seluruh unit penyelenggara pemilu lainnya juga harus menjaga netralitas tersebut.

“Netral itu tidak kemana-mana,” ungkap Munib.

Disinilah, tambah Munib, KPU mencoba membangun manajemen penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dan pada asas mandiri itulah penyelenggara pemilu sekarang berdiri.

“Sekali lagi mari kita tegaskan netralitas kita dalam penyelenggaran pilkada serentak ini,” pungkasnya. (lyn)

Pemutakhiran Data Pemilih Harus Mendata Semua Orang yang Miliki Hak Pilih


Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id. –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan acara bimbingan teknis (bimtek) Pemutakhiran Data Pemilih, Kamis (15/02/2018). Bimtek tersebut dalam rangka persiapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Bojonegoro.

Sekira pukul 09.30 WIB, acara bimtek dalam rangka persiapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, M. Abdim Munib. Dalam sambutannya Munib menyampaikan bahwa bimtek ini adalah kesekian kalinya diadakan KPU dalam rangka pemutakhiran data pemilih.

Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, M. Abdim Munib, menerangkan bahwa dalam proses pencoklitan data daftar pemilih, KPU menggunakan aspek penyelenggaraan yang accessable (menerima perbaikan sistem). Ia berpesan agar unit penyelenggara gencar mengajak warga untuk sadar pemilu.

“Penyelenggara pemilu harus mampu mengajak warga untuk sadar pemilu dan menggunakan hak pilihnya, karena kebijakan dalam manajemen penyelenggara pemilu kita wajib menjaga partisipasi warga,” terang M. Abdim Munib, Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Kamis (15/02/2018).

Selain itu, unit penyelenggara juga harus memahami amanat UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan PKPU nomor 01 tahun 2015 tentang pengelollan PPID KPU Kabupaten/ Kota. Termasuk keterbukaan dalam proses pendataan data pemilih.

“Dan KPU harus memberikan informasi kepada publik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Harapannya dalam pemutakhiran data pemilih, orang-orang yang seharusnya didata harus didata sebaik-baiknya, tidak boleh ada yang terlewat,” tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, narasumber bimtek, Suhono, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjelaskan bahwa semua warga yang mempunyai hak pilih dibuktikan dengan rekam KTP elektronik. Dimana KTP tersebut berisi domisili terakhir yang akan digunakan dalam menggunakan hak pilihnya.

“Jumlah penduduk Bojonegoro 1,3 juta lebih, sedangkan hak pilihnya hanya 1,07 juta, ini yang harus dipastikan memiliki E-KTP,” pungkasnya. (lyn)

 

Persiapan Penetapan DPS, KPU Gelar Bimtek PPK

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id. – Dalam rangka persiapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan acara bimbingan teknis (bimtek) Pemutakhiran Data Pemilih, Kamis (15/02/2018).

Sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di aula lantai II KPU Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan bimtek Pemutakhiran Data Pemilih (PDP). Bimtek tersebut dihadiri oleh Ketua, anggota dan staf Divisi Perencanaan dan Data Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bojonegoro.

“Dalam rangka  persiapan penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten, KPU  menggelar bimtek mengundang PPK 28 Kecamatan,” ungkap A. Khudlori, Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Bojonegoro di sela-sela persiapan acara bimtek,  Kamis (15/02/2018).

Hadir dalam bimtek tersebut narasumber adalah Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro, Suhono. Selain itu juga pengarahan dan materi oleh Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Bojonegoro,  A. Khudlori. (lyn)

 

Hari Ini, KPU Gelar Pengundian Nomor Urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id. – Hari ini, Selasa (13/02/2018), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro menggelar pengundian nomor urut pasangan calon yang akan maju dalam kontes Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2018.

Bertempat di aula lantai II KPU Kabupaten Bojonegoro, sekira pukul 09.00 WIB, KPU melaksanakan rapat pleno terbuka bersama dengan keempat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Rapat pleno tersebut dalam rangka pengundian nomor urut pasangan calon.

Dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, M. Abdim Munib, acara diawali dengan sambutan dan dilanjutkan dengan pleno pengundian nomor urut calon.

“Penetapan nomor urut pasangan calon merupakan tahap akhir dari rangkaian pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2018-2023,” ujar M. Abdim Munib, Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro,  Selasa (13/02/2018).

Prosesi acara pengundian nomor dilaksanakan dengan pengambilan nomor oleh pasangan calon berurutan sesuai nomor pendaftaran. Kemudian nomor sementara yang diperoleh dari pengambilan nomor tersebut digunakan untuk mengambil nomor akhir yang akan dipakai pasangan calon maju sebagai kontestan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2018.

“Nomer berapapun yang diperoleh, semoga akan membawa keberkahan bagi masing-masing pasangan calon,” ujar Munib, sapaan akrab Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro.

Hasil dari pengundian nomor tersebut, pasangan Soehadi Moeljono-Mitroatin memperoleh nomor urut 1. Pasangan Mahfudhoh-Kuswiyanto nomor urut 2, pasangan Anna Muawanah-Budi Irawantonomor urut 3, serta pasangan Basuki-Pudji Dewanto memperoleh nomor urut 4.

“Penentuan nomor urut akan digunakan untuk kepentingan Pilbup, mulai dari pencetakan surat suara dan dokumen lainnya,” pungkasnya.

Acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan penyampaian sambutan dari masing-masing pasangan calon. Acara berakhir pukul 12.00 WIB. (lyn)

 

KPU BOJONEGORO

Jl. K.H.R. Moch. Rosyid No. 93 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro

(0353) 891760

kpubojonegoro@gmail.com

Facebook KPU Bojonegoro

Kontak Kami

Click to listen highlighted text!