MK Tawarkan Enam Alternatif Pemilu Serentak

Jakarta, kab-bojonegoro.kpu.go.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menawarkan enam alternatif pemilu serentak pasca menolak permohonan uji materi Pemilu serentak oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Rabu (26/02/2019).

MK memutuskan bahwa Pemilu DPR, DPRD, dan DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak. Hal ini disampaikan majelis hakim MK pada sidang putusan uji materi tentang keserentakan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dimohonkan Perludem.

“Pemilu dilaksanakan secara serentak seperti tahun 2019, namun demikian masih bisa ditinjau kembali,” kata Saldi Isra, Hakim yang membacakan putusan dalam persidangan di Gedung MK.

Selanjutnya majelis hakim MK menawarkan enam alternatif Pemilu serentak yang menggabungkan Pemilu DPR, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berikut alternatif model Pemilu serentak yang dimaksud:

Pertama, Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presidan, dan DPRD;

Kedua,  Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presidan, Gubernur, dan Bupati/Walikota;

Ketiga,  Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presidan, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;

Keempat,  Pemilu serentak nasional untuk memilih  anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota; 

Kelima,  Pemilu serentak nasional untuk memilih  anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih Gubernur, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak Kabupaten/Kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati/ Walikota; dan

Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Namun demikian, Saldi Isra menyebutkan bahwa kewenangan menentukan model, tergantung pembuat UU. Apabila model Pemilu sudah ditentukan dan memerlukan revisi UU, maka revisi tersebut harus diajukan sesegera mungkin agar dapat dilakukan simulasi model Pemilu. (mit/rin)

0 Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register