KPU se-Jatim Dituntut Penuhi Hak Informasi

Madiun, kab-bojonegoro.kpu.go.id – Jajaran penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dituntut memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Tuntutan ini diserukan oleh Komisi Informasi (KI) Jatim dalam sosialisi Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi Pemilu dan Pemilihan di kantor Bakorwil, Kamis (27/02/2020).

Dalam sambutan pembukaan sosialisasi, Ketua KI Jatim, Imaduddin menyampaikan himbauan. “Apabila hak akses informasi tidak dipenuhi, masyarakat dapat mengajukan sengketa informasi ke KI. Khusus 19 daerah yang menyelenggarakan pilkada, tentunya harus lebih bisa memberikan layanan informasi,” katanya.

Lebih jauh, Komisioner KI Jatim, Herma Prabayanti, menjelaskan standar layanan dan prosedur dalam memberikan hak informasi yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota. Berbagai pelayanan informasi diantaranya bisa dilakukan melalui web resmi lembaga.

“Web lembaga harus di update. Berbagai informasi yang harus ada dalam tahapan Pemilu diantaranya program dan jadwal tahapan, pencalonan hingga informasi Pemilihan,” jelasnya.

Hal senada ditegaskan Ahmad Nur Aminuddin, Komisioner KI Jatim lainnya. Ada beberapa informasi yang dapat diperkecualikan. “Namun informasi yang diperkecualikan berbatas waktu, dimana selanjutnya tetap harus diinformasikan,” tandas alumni STAIN Kediri ini.

Selanjutnya Aminuddin menyampaikan bahwa pihaknya yakin bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu sudah memenuhi hak informasi publik. Namun karena kesibukan tahapan Pemilu, tidak menutup kemungkinan timbul sengketa informasi yang proses penyelesaiannya melalui mekanisme persidangan.

Sosialisasi oleh KI Jatim ini dihadiri seluruh komisioner divisi sosialisasi KPU Kabupaten/Kota se-Jatim dan Bawaslu se-Jatim. (mit/rin)

KPU BOJONEGORO

Jl. K.H.R. Moch. Rosyid No. 93 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro

(0353) 891760

kpubojonegoro@gmail.com

Facebook KPU Bojonegoro

Kontak Kami