Pendapat Ramlan Surbakti Tentang Pemilu Serentak

 

Jakarta, kab-bojonegoro.kpu.go.id – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2004-2007, Ramlan Surbakti, menjadi salah satu ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang lanjutan pengujian ketentuan mengenai Pemilu Serentak dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Selasa (14/01/2020).

Sebagai salah satu ahli yang dihadirkan MK dalam uji materi UU Pemilu, Ramlan Surbakti mengungkapkan beberapa permasalahan yang muncul ketika proses penghitungan suara yang berakibat pemborosan tenaga dan dana.

Dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara, yang harus diperhatikan adalah prosesnya dilakukan secara transparan, disaksikan oleh para saksi, pengawas, lembaga pemantau, dan seluruh masyarakat bisa hadir di luar TPS. Jika pemilu dilakukan secara serentak, maka akan terjadi pemborosan waktu tenaga dan biaya.

“Kalau pemilu dilakukan serentak, maka proses penghitungan suara memakan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit,” katanya.

Selain itu, Pemilu serentak juga tidak sesuai dengan 7 Asas Pemilu, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, dan Periodik. Dengan demikian, Ramlan Surbakti mengusulkan agar ada pemisahan antara Pemilu nasional dan Pemilu lokal. (mit/pin)

 

KPU BOJONEGORO

Jl. K.H.R. Moch. Rosyid No. 93 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro

(0353) 891760

kpubojonegoro@gmail.com

Facebook KPU Bojonegoro

Kontak Kami