Selamat Datang di Website KPU Bojonegoro   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Website KPU Bojonegoro

Rakor Evaluasi PPK dan PPS, KPU Kabupaten/ Kota Diminta Lebih Proaktif

Kediri, kab-bojonegoro.kpu.go.id. – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro mengikuti acara rapat koordinasi (rakor) dengan KPU Jawa Timur, Rabu (31/01/2018). Rakor tersebut mensosialisasikan PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bertempat di Hotel Bukit Daun Kediri, rakor digelar selama dua hari, Rabu – Kamis, tanggal 31 Januari – 1 Februari 2018 oleh KPU Provinsi Jawa Timur mengundang KPU jajaran Kabupaten/ Kota. Rakor membahas evaluasi anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Sementara (PPS) Pemilu 2019.

Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Bojonegoro, Mustofirin, menyampaikan bahwa rakor tersebut adalah pertemuan KPU se-Jawa Timur dalam rangka untuk menganalisis permasalahan dan melakukan evaluasi kinerja PPK dan PPS untuk Pemilu 2019.

“KPU Kabupaten/ Kota memiliki peran penting dalam rekruitmen PPK dan PPS. Sebab, tidak hanya sekedar melakukan rekruitmen saja, melainkan juga terlebih dulu melakukan tahapan evaluasi sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Keputusan KPU Nomor 31 Tahun 2018,” ujar Mustofirin, Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Bojonegoro, Rabu (31/01/2018).

Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menjelaskan bahwa dalam rekruitmen PPK dan PPS Pemilu 2019 berbeda dengan sebelumnya. Tidak hanya perubahan pada mekanisme evaluasi kinerja PPK dan PPS, melainkan juga pada sisi jumlah personil. Dimana untuk personel PPK yang awalnya sebanyak 5 orang, akan menjadi hanya 3 orang.

“Tentu dengan adanya perubahan regulasi itu akan ada dampak yang harus diterima. Dampak positifnya terlebih pada hal efisiensi, efektivitas dan kepastian tahapan. Sedangkan untuk dampak negatifnya, akan berpengaruh pada iklim dan kecepatan kerja,” terang Gogot Cahyo Baskoro, Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim.

Dari evaluasi ini, Gogot berharap dapat KPU Kabupaten/ Kota lebih proaktif melakukan evaluasi terhadap kinerja PPK dan PPS selama ini. KPU Kabupaten/ Kota harus dapat menganalisis permasalahan yang muncul dari dampak regulasi baru ini.

“Harapan saya, terlebih dulu KPU Kabupaten/ Kota seluruhnya untuk dapat menganalisis masalah yang terdapat dalam regulasi tersebut,” pungkasnya. (lyn)

 

KPU BOJONEGORO

Jl. K.H.R. Moch. Rosyid No. 93 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro

(0353) 891760

kpubojonegoro@gmail.com

Facebook KPU Bojonegoro

Kontak Kami

Click to listen highlighted text!