Selamat Datang di Website KPU Bojonegoro   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Website KPU Bojonegoro

Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019, Peserta Pemilu Diharuskan Buka RKDK

Bojonegoro, kab-bojonegoro.kpu.go.id. –  Dalam rangka pengaturan dana kampanye Pemilu 2019, peserta pemilu diharuskan membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Demikian disampaikan dalam momen bimbingan teknis (bimtek) Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye (Dakam) Pemilu 2019 yang dilaksanakan untuk partai politik peserta pemilu 2019, Senin (17/09/2018).

Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, M. Abdim Munib, dalam paparan materi bimtek pelaporan dana kampanye menyampaikan bahwa pengaturan dana kampanye ini disusun berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

“Selanjutnya untuk memberikan transparansi penggunaan dana kampanye maka Peserta Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK),” ungkap Ardi Hamzah, anggota Kantor Akuntan Publik (KAP) Jawa Timur.

Dalam bimtek tersebut dijelaskan bahwa penyusunan LDK dimulai dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dimulai sejak tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye. Kemudian dilanjutkan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan. Sedangkan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai peserta pemilu ditutup 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara.

Sementara itu narasumber dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Jawa Timur, Ardi Hamzah, menyampaikan bahwa dalam pelaporan dana kampanye pemilu 2019, setelah pembukaan RKDK, peserta pemilu harus melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada tanggal 23 September 2018. Apabila Partai Politik Peserta Pemilu 2019 terlambat/tidak menyerahkan LADK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, diberikan sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah pemilihan yang bersangkutan.

“Seluruh Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu, yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh KPU dengan masa kerja selama 30 hari sejak diterimanya LDK dari Peserta Pemilu. Kemudian KAP akan menjelaskan laporan hasil audit ke KPU hingga selanjutnya KPU mengumumkan hasil audit tersebut ke publik,” tutur Ardi. (lyn/ rin)

KPU BOJONEGORO

Jl. K.H.R. Moch. Rosyid No. 93 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro

(0353) 891760

kpubojonegoro@gmail.com

Facebook KPU Bojonegoro

Kontak Kami

Click to listen highlighted text!