Selamat Datang di Website KPU Bojonegoro   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Website KPU Bojonegoro

KPU Jawa Timur Gelar Rakor Pembentukan Badan Adhoc Pemilu 2019 


Sidoarjo, kab-bojonegoro.kpu.go.id. –  Dalam rangka memfasilitasi pembentukan badan adhoc Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Swiss-bellin Sidoarjo, 28 Februari hingga 01 Maret 2018.

Dalam rakor yang berlangsung selama dua hari itu, membahas berbagai persoalan dan menginventarisir masalah terkait badan adhoc. Peserta rakor yang berasal dari seluruh KPU Kabupaten/ Kota se-Jatim, diberi kesempatan untuk menginvetarisir masalah yang ada dan bakal dihadapi dalam hal pembentukan badan adhoc Pemilu 2019.

Harapannya, dengan adanya rakor yang disertai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Kabupaten/Kota, nantinya bisa diantisipasi dan ada solusi berkaitan badan adhoc.

Divisi SDM dan Parmas KPU Provinsi Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro menyatakan, tahapan yang dihadapi saat ini saling berhimpitan antara Pilbup, Pilgub dan Pemilu. Situasi tersebut, harus dihadapi dengan jeli dan teliti agar ke depan tidak timbul masalah.

“Sehingga butuh rakor seperti ini, agar persoalan yang ada terkait dengan pembentukan badan adhoc Pemilu 2019 bisa dipecahkan bersama,” ujarnya.

Gogot, sapaan akrabnya, menjelaskan, pembentukan badan adhoc Pemilu 2019 menjadi situasi yang sulit tapi harus dihadapi dan dituntaskan berdasar aturan yang berlaku. Sulitnya di mana, tidak lain karena harus memilih dari awalnya 5 orang nantinya akan tersisa hanya 3 orang yang terpilih dalam badan adhoc Pemilu 2019.

“Kami berharap, rekrutmen badan adhoc Pemilu 2019 jangan sampai dijadikan saling berkompetisi yang tidak sehat. Sebaliknya, internal KPU Kabupaten/Kota harus tetap solid dengan terus melakukan konsolidasi, agar tidak sampai menjadi persoalan yang muncul di kemudian hari,” jelasnya.

Gogot menuturkan, terkait dengan rekruitmen badan adhoc 2019 juga butuh pemahaman yang utuh. Seperti dalam hal yang berkaitan dengan pleno Kabupaten/ Kota. Walaupun mempunyai kewenangan penuh dalam rekruitmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka acuannya tetap pada alat evaluasi yaitu kuesioner.

“Itu juga butuh disampaikan, agar divisi yang lain juga paham dengan aturan yang berkaitan dengan rekruitmen badan adhoc,” tuturnya.

Hadir dari KPU Kabupaten Bojonegoro, Komisioner Divisi SDM dan Parmas Mustofirin didampingi oleh Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Suprapto. (lyn)

 

KPU BOJONEGORO

Jl. K.H.R. Moch. Rosyid No. 93 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro

(0353) 891760

kpubojonegoro@gmail.com

Facebook KPU Bojonegoro

Kontak Kami

Click to listen highlighted text!