Selamat Datang di Website KPU Bojonegoro   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Website KPU Bojonegoro
Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2018

Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2018

Bojonegoro, kab-bojonegoro.go.id. – Masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2018 maka harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan Devisi Teknis KPU Bojonegoro Fatkhur Rohman, ketentuan tentang pencalonan itu merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Selain itu juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,” terangnya, Rabu 7/6/17.

Berikut persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2018 termuat dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita- cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI
c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
d. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Walikota dan Wakil Walikota.
e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan BNN.
f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak dalam penjara.
f1. Bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 tahun sebelum jadwal pendaftaran.
f2. Bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi.
m. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati atau calon Walikota atau calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:
1. Perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya.
2. Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/ Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota.
3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
a) Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
b) Telah 2 (dua) dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
4. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk :
a) Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
b) Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama Provinsi atau Kabupaten/Kota.
n. Belum pernah menjabat sebagai 1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau Wakil Walikota di daerah yang sama, 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; 3. Bupati atau Walikota bagi calon Wakil Bupati atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama.
o. Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi: 1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain. 2. (ketentuan) dihapus; 3. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau. 4. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
o1. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
p. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.
q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD sejak ditetapkan sebagai calon.
r. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, PNS, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon.
s. Mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada BUMN atau BUMD yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
t. Berhenti sebagai anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas kabupaten/kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.(br)

Tinggalkan Balasan

KPU BOJONEGORO

Jl. K.H.R. Moch. Rosyid No. 93 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro

(0353) 891760

kpubojonegoro@gmail.com

Facebook KPU Bojonegoro

Kontak Kami

Click to listen highlighted text!