Selamat Datang di Website KPU Bojonegoro   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Website KPU Bojonegoro
Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2018

Minta ke Pansus RUU Pemilu, Rekapitulasi Tingkat PPK Dipertahankan

Bojonegoro, kab.bojonegoro.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro mengusulkan kepada anggota Pansus RUU penyelenggara Pemilu untuk tidak meniadakan rekapitulasi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Usulan itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro M Abdim Munib saat mendapat kunjungan Anggota Pansus RUU penyelenggara Pemilu DPR RI H Didik Mukrianto di Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro, Senin (15/5/2017).

“Jika rekapitulasi Pemilu dari TPS langsung ke KPU kabupaten/kota, rasanya kurang tepat. Ada beberapa pertimbangan, diantaranya pertimbangan waktu, kesulitan teknis pelaksanaan, juga keterbatasan fasilitas dan keamanan di kantor KPU,” kata pria kelahiran Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Bojonegoro.

Ditambahkan anggota KPU Kabupaten Bojonegoro Supardi, jika rekapitulasi dari TPS langsung ke KPU kabupaten/kota tanpa rekapitulasi tingkat PPK, Supardi kemudian mensimulasikan proses rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Bojonegoro.

Jika jumlah TPS sebanyak 2.410 (rencana TPS pada pemilihan bupati 2018, red) dikali 5 kotak suara (suara presiden, DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, red) dikali rata-rata 7 menit per kotak, maka akan butuh waktu 84.350 menit atau sebanyak 1.405 jam.

“Jika begitu, maka untuk melakukan rekapitulasi di KPU Bojonegoro membutuhkan waktu 58 hari. Padahal ketentuan dalam rancangan undang-undang Pemilu, rekapitulasi tingkat kabupaten maksimal dilaksanakan 20 hari,” jelasnya.

Usulan ini disampaikan, mengingat adanya wacana penghapusan rekapitulasi ditingkat PPK saat pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Wacana tersebut sekaligus dikonfirmasikan kepada H Didik Mukrianto saat itu menjelaskan perkembangan pembahasan RUU kepada jajaran KPU Kabupaten Bojonegoro.

“Semula ada usulan pemangkasan alur rekapitulasi supaya efektif, namun kalau sudah bertemu pelaku tehnis teman-teman KPU seperti ini, maka ini bisa menjadi pertimbangan penting terkait keberadaan rekapitulasi di tingkat PPK,” kata H Didik Mukrianto yang juga anggota Fraksi Demokrat DPR RI.

Didik Mukrianto juga menjelaskan poin-poin krusial yang menjadi pembahasan selama Pansus bekerja. Diantaranya meliputi keberadaan parlemen threshold, presiden threshold, konversi suara menjadi kursi, daerah pemilihan, system pemilu, rekapitulasi, serta politik uang. “Masing-masing sudah didetailkan dalam pembahasan, semoga bisa segera selesai,” jelasnya. (rin)

Tinggalkan Balasan

KPU BOJONEGORO

Jl. K.H.R. Moch. Rosyid No. 93 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro

(0353) 891760

kpubojonegoro@gmail.com

Facebook KPU Bojonegoro

Kontak Kami

Click to listen highlighted text!