Selamat Datang di Website KPU Bojonegoro   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Website KPU Bojonegoro
Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2018

Melihat Partai Politik Di Indonesia (Siapa Salah…?! Wakil Rakyat/Rakyat)

Melihat Partai Politik Di Indonesia

(Siapa Salah…?!  Wakil Rakyat/Rakyat)

Setyo Wahono

SETYO WAHONO

Div. Sosialisasi dan Pendidikan pemilih KPU Kab. Bojonegoro

 

Introduction

Dua tahun berturut-turut di Indonesia telah dilaksanakan tiga kali pemilu; Tahun 2014 dilaksanakan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian di tahun 2015 disusul dengan Pilkada serentak di beberapa kabupaten kota (tahap pertama).

Efuria demokrasi begitu terasa dengan gegap gempitanya partai politik dan  masyarakat dalam menyambut pemilu. Partai politik sibuk mensosialisasikan calonnya dan masyarakat menikmati suguhan cara sosialisasi yang disampaikan partai politik untuk mencari simpati dengan menyampaikan visi dan misinya.

Dilihat dari sistemnya, baik penyelenggara maupun pemerintah telah berupaya untuk menyelenggarakan demokrasi dengan sebaik-baiknya melalui UU dan Peraturan-peraturan tentang pemilu, dengan harapan proses pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik, serta berharap produk  pemilu dapat tercipta pemerintahan yang kuat dan legitimate.
Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi dan sebagai salah satu elemen yang terlibat langsung dalam demokratisasi mengemban dan memikul tanggung jawab besar mengemban amanah rakat.

Dengan pesta demokrasi inilah partai-partai politik bersaing untuk mewujudkan cita-citanya dan eksistensinya dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Dengan pesta demokrasi (pemilu) ini partai politik bisa mensupplay penguasa baru yang merupakan konversi dari suara rakyat yang diwakili.

Sehingga di Negara Indonesia dan Negara demokrasi pada umummya setiap pergantian rezim kekuasaan akan merubah arah kebijakan pemerintah.

Partai Politik Dan Rakyat

Dalam  sistem Negara demokrasi  partai politik  menjadi institusi yang hakiki dan peran yang strategis, karena partai politik adalah penyangga demokrasi, yang mana harus ada, karena kebutuhan yang terus menerus  antara masyarakat  dengan pemerintah, tujuan partai politik sebagai wadah penampungan aspirasi rakyat adalah untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik dan implementasinya harus di bangun dengan keterlibatan masyarakat dalam melakukan kontrol.

Sebagai penyangga demokrasi sudah seharusnya partai politik bisa memberi rasa nyaman pada rakyat, namun yang bisa dilihat pada akhir-akhir ini di Indonesia, pilar demokrasi saling beradu kuat , mereka hanya mementingkan kepentingan kelompoknya, baik didalam internal partai maupun dengan partai yang lain dalam rangka membangun rezim.

Dilihat dari fungsi, partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisai politik, agregasi politik dan rekrutmen, sehingga partai politik mempengaruhi sistem perpolitikan di dalam Negara demokrasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa peranan partai politik adalah sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi, artikulasi dan agregasi kepentingan yang dilakukan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk mempengaruhi kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa, mengembangkan kehidupan demokrasi.

Partai Politik sebagai organisasi yang dapat mempengaruhi berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dengan karakteristik yang demikian maka sudah seharusnya jajaran di partai memiliki pemahaman yang kuat mengenai tugas dan fungsi serta tujuan negara,  sehingga jajaran partai mampu dan siap mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Harapan ini akan sulit terwujud bila partai politik tidak bisa membangun demokrasi yang sehat dalam organisasinya.

Kelemahan manajemen partai ini menjadi sangat lazim di Indonesia, dengan tidak adanya prosedur demokrasi di dalam partai poitik,  terutama dalam  pemilihan structural kepengurusan mulai mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat yang berakibat terhentinya profesionalisme partai dan mandeknya regenerasi.

Melihat posisi partai politik yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan, maka rakyat yang telah menitipkan suaranya ke partai politik melalui salah satu kadernya, sudah selazimnya rakyat berharap banyak kepada parati politik untuk bisa memperjuangkan hak dan nasibnya untuk bisa diakomodir dalam arah kebijakan pemerintahan. Di setiap pesta demokrasi rakyat sebagai pemegang hak suara selalu menjadi obyek yang dipersalahkan karena rakyat dianggap hanya berpikir sesaat atau transaksional, padahal rakyat juga punya harapan yang ideal yang sejalan dengan tujuan negara demokrasi.  Harapan dan tuntutan rakyat ini idealnya juga perlu dipertanyakan, apakah rakyat sebagai pemegang hak suara untuk memilih wakilnya juga  sudah dilakukan dengan cerdas? Apakah partai politik menyampaikan visi misi dangan tepat dan membangun pendidikan politik yang sehat? Apakah regulasi dan pemahaman rakyat tentang pemilu juga bisa terakomodir dan tersampaikan dengan baik?

Kecerdasan yang dimiliki rakyat untuk memilih wakilnya berdasarkan beberapa penelitian tidak hanya menjadi pekerjaan rumah penyelenggara pemilu, paratai politik atau pemerintah, akan tetapi pekerjaan rumah ini perlu kesadaran bersama untuk membangun system sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Sebetulnya pemerintah, partai politik dan penyelenggara sudah membangun system dan aturan-aturan yang jelas yang mengatur tentang kewajiban dan hak serta pelaksanaan pesta demokrasinya. Regulasi yang telah diatur ini kadang masih dilanggar karena masih lemahnya pemahaman, masih kurangnya kesadaran dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat terkait aturan yang telah dibuat.

Oleh karena itu alam demokrasi yang telah dibuka dan diatur dengan jelas di negara Indonesia ini harus dibangun dan didukung dengan kesadaran pribadi selaku warga negara agar tujuan dari demokrasi ini bisa betul-betul mampu menciptakan system pemerintahan yang diinginkan.

Kesimpulan

Partai politik mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan sistem pemerintahan, karena dalam negara demokrasi partai politik merupakan penyangga demokrasi, yang  bertujuan untuk  mendapatkan kekuasaan dengan medapat mandat menjalankan pemerintahan dari rakyat, dan rakyat berharap agar hak dan kewajiban bisa dipenuhi oleh negara.

Dalam mensukseskan demokrasi, perlu dibangun secara bersama-sama baik oleh pemerintah, partai politik, penyelenggara pemilu atau rakyat. Bila demokrasi tidak dibangun bersamaan maka bila ada rezim yang tidak bisa memenuhi harapan dan hak hidup masyarakat akan menjadi tanggung jawab bersama.

Untuk membangun demokrasi yang baik maka:

  1. Adanya regulasi tetang pemilu yang mengakomodir semua kepentingan dan kepastian hukum,
  2. Adanya dukungan dari pemerintah untuk bisa mendukung dan menjalankan regulasi tentang pemilu,
  3. Penyelanggara pemilu yang akuntabel, transparan dan kapabel,
  4. Adanya peran aktif masyarakat untuk mensukseskan pemilu.

 

 

KPU BOJONEGORO

Jl. K.H.R. Moch. Rosyid No. 93 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro

(0353) 891760

kpubojonegoro@gmail.com

Facebook KPU Bojonegoro

Kontak Kami

Click to listen highlighted text!