Selamat Datang di Website KPU Bojonegoro   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Website KPU Bojonegoro
Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2018

Mengembalikan Kemandirian KPU “Tergadaikan” (Dalam rekrutmen PPS)

Oleh

Mustofirin, S.Pd.I

Divisi Hukum, Pengawasan, SDM, dan Organisasi

KPU Kabupaten Bojonegoro

pak firin

Penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas. Asas ini tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Salah satu asas yang menarik diurai adalah asas mandiri, keterbukaan dan adil. Kata “mandiri” secara harfiah adalah sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Misalkan seseorang yang menjalankan wirausa harus mampu hidup mandiri tidak bergantung dengan orang lain, mampu memberikan keputusan terhadap suatu masalah dalam usahanya. (http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-mandiri.html)

Sedangkan asas keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia. Sedangkan asas adil adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. (http://pemerintah.net/asas-penyelenggaraan-pemerintahan-negara/)

Prinsip asas mandiri,  keterbukaan dan adil masih belum sepenuhnya tercermin dalam kegiatan (mekanisme) rekruitmen Panitia Pemungutan Suara (PPS). KPU sebegai lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan PPS masih belum sepenuhnya mandiri. Kewenangan masih KPU  (baca: KPU Kabupaten) bergantung kepada Kepala Desa (Kades) atau sebutan lain/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain/Dewan Kelurahan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, “Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama Kades atau sebutan lain/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain/Dewan Kelurahan”.

Demikian juga dipertegas dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum/Provinsi Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, “KPU Kabupaten/Kota mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain”.

Dengan adanya fakta tersebut, masyarakat yang ingin menjadi anggota PPS harus seizin Kades/Kepala Kelurahan dan BPD, jika tidak diusulkan Kades dan BPD maka secara otomatis peluang berpartisipasi menjadi anggota PPS hilang.  Di sini ada ruang dikotomi hak, pertama, hak KPU sebagai lembaga yang mandiri, terbuka, dan adil, dan kedua, hak partisipasi masyarakat bergantung pada lembaga Kades dan BPD.

Pemilihan Kades Cermin Proses Politik

Kades adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia, Kades merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Kades ditetapkan melalui proses pemilihan politik. Proses ini tidak ubahnya pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, dan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

“Jabatan politik” ini tercermin dari mekanisme proses pemilihannya dilaksanakan serupa dengan proses politik presiden, gubernur dan bupati/walikota. Dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, Pemilihan Kades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota”. Kemudian dipertegas pada Pasal 37 ayat (1) “Calon Kades yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak”.

Kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43  Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Pasal 46  disebutkan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai  pemilihan Kades diatur dengan Peraturan Menteri”.

Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kades menyebutkan tahapan yang harus dilakukan oleh panitia pemilihan Kades meliputi : a). merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, b). merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada  Bupati/Walikota melalui camat, c). melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih, d). mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon, dan e). menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan.

Kemudian tahapan berikutnya, f). menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan, g). menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye, h). memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara, i). melaksanakan pemungutan suara, j). menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan,  k). menetapkan calon Kades terpilih, dan l). melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Yang harus disadari bersama, meskipun Kades merupakan “jabatan politik” namun partisipasi Kades dan BPD dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden, DPD, DPR, dan DPRD serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota mutlak dibutuhkan. Tetapi pentingnya peran ini tidak terus sertamerta memangkas hak atas asas mandiri,  keterbukaan dan adil yang dimiliki KPU dan hak partisipasi masyarakat dalam menjadi anggota PPS.

Dalam dinamika politik, kades merupakan sesosok cantik jelita nan seksi yang memiliki daya tarik untuk bagi para politisi untuk mendekatinya. Melibatkan para kades dalam proses meraih suara merupakan jalan yang efektif, mengingat sebagian masyarakat masih mendengar suara mereka. Pasukan Kades bisa menjangkau hingga level RT, hal ini tentu akan memberikan kemudahan dalam mempengaruhi pemilih untuk menentukan caleg yang akan dipilihnya.

Memang sangat sulit untuk menjerat para pelanggar hukum ini, semua berjalan secara rapi dan sistematis. Hampir dipastikan pengawas pemilu akan kesulitan untuk mencari bukti-bukti pelanggaran mereka. Semua berjalan seperti di film-film mafia, bergerak masif dan sulit untuk dijangkau oleh tangan penegak hukum.

Sedangkan kelurahan yang dipimpin lurah dan dipilih tidak melalui kegiatan politik melainkan penunjukan dari pemerintah kabupaten setempat yang dilakukan perumusan/penelitian dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pemerintah kabupaten setempat, meskipun begitu, tetap ada asas penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai. Setidaknya asas kemandirian KPU dalam rekruitmen, tidak ada keterbukaan dalam rekruitmen, dan tidak mencerminkan keadilan hak yang sama terhadap masyarakat untuk menjadi anggota PPS.

Peran Seksi PPS

PPS merupakan bagian organ tubuh KPU tak terpisahkan. Panitia pemungutan suara ditingkat desa ini memiliki peran seksi dalam perpolitikan didalam negeri, mereka memiliki peran ujung tombak setelah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS) dan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP). Jika loyalitasnya berbelok pada induknya tempat mereka menjalankan dan melaporkan tugas (KPU),  maka akan menciderai penyelenggaraan.

PPS seakan merupakan sosok mahluk yang berkepala dua, satu berkiblat pada KPU kabupaten/kota yang menetapkannya dan satunya Kades dan BPD yang mengusulkannya. Tugas penting PPS diantaranya terlibat terselesaikannya kegiatan pemutahiran data pemilih, sosialisasi, dan pungut hitung.

Mengembalikan Asas Mandiri

Partisipasi Kades dan BPD dalam suksesi pelaksanaan pemilihan umum presiden, DPD, DPR, dan DPRD serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota mutlak dibutuhkan. Namun peran sentralnya dalam rekrutmen PPS harus dikurangi. Semula mutlak atas usulan Kades dan BPD diharapkan ada pola rekrutmen yang lebih terbuka atau setidaknya KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mengangkat mengangkat anggota PPS dengan tetap mempertimbangkan Kades dan BPD.

Upaya ini untuk mengantisipasi, 1). Paska pemilihan Kades biasanya masih menyisakan konflik di desa, kecenderungan Kades akan memilih orang yang yang berasal dari pendukungnya, 2). mengantisipasi kecenderungan Kades yang terlibat dalam kegiatan politik praktis, 3). memberikan ruang yang sama kepada semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk terlibat menjadi anggota PPS.

Jika perubahan aturan perundang-undangan terutama dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dan secara mutatis mutandis diikuti dengan perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 yang mengatur usulan Kades dan DPD direvisi, ini dimaksudkan untuk menjaga asas kemandirian dan keterbukaan komisi pemilihan umum.

KPU BOJONEGORO

Jl. K.H.R. Moch. Rosyid No. 93 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro

(0353) 891760

kpubojonegoro@gmail.com

Facebook KPU Bojonegoro

Kontak Kami

Click to listen highlighted text!